Soal Tes CPNS PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2024

Latihan Soal Tes CPNS PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2024 – 2025

Latihan Soal Tes CPNS PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2024 – 2025. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen. Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah. Analis Kebijakan merupakan jabatan karier. Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

 

Analis Kebijakan saat ini memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang cukup banyak dan berat dalam melakukan perbaikan atau membenahi setiap permalasahan kebijakan di negeri ini, mulai dari proses perencanaan dan pembahasan sebuah kebijakan hingga lahirnya kebijakan yang berkualitas. Problematik kebijakan yang saat ini kita temukan, terdapat banyaknya kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih serta overlapping menjadi prioritas utama yang harus segera di benahi dan diselesaikan.

 

Sebelum Anda membaca Latihan Soal Tes Seleksi CPNS dan Soal Tes Seleksi PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2024 – 2025, perlu diketahui bahwa Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a) Analis Kebijakan Pertama; b) Analis Kebijakan Muda; c) Analis Kebijakan Madya; dan d) Analis Kebijakan Utama. Jenjang Pangkat dan golongan ruang Analis Kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN yang menduduki jabatan fungsional Analis Kebijakan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi Analis Kebijakan meliputi: kemampuan analisis; dan. kemampuan politis (political skill).

 

Berikut ini Latihan Soal Tes Seleksi CPNS dan Soal Tes Seleksi PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2024 – 2025, yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan Bapak/Ibu.

 

1. Komunikasi Publik berorientasi kepada .

A. Pendengar/Komunikan.

B. Pembicara/Sumber.

C. Pendengar dan pembicara.

D. Diri pribadi.

E. Media

Pembahasan: B. Pembicara/Sumber.

 

2. Bentuk persentasi komunikasi organisasi publik secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat pemberian informasi dan mencari komitmen. Tipe persentasi yang bersifat pemberian informasi adalah sebagai berikut, kecuali_ .

A. Persentasi Orientasi.

B. Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu.

C. Laporan Status.

D. Rapat-Rapat Umum.

E. Persentasi Pendekatan Tim.

Pembahasan: E. Persentasi Pendekatan Tim.

 

3.. Bentuk kedua dari komunikasi publik dalam organisasi adalah untuk mencari komitmen. Komunikasi ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pendengar melalui informasi yang diberikan. Beberapa tipe dari persentasi ini adalah sebagai berikut, kecuali .

A. Persentasi Pemasaran.

B. Persentasi Memotivasi.

C. Persentasi Penerimaan Karyawan atau Mahasiswa.

D. Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu.

E. Pendekatan Tim.

Pembahasan: D. Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu.

 

4. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyampaikan persentasi lisan dengan baik adalah sebagai berikut, kecuali_ .

A. Kontak mata.

B. Vokalik.

C. Perencanaan.

D. Kualitas tulisan.

E. Ketepatan penyampaian.

Pembahasan: D. Kualitas tulisan.

 

5. “Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan alam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum” disebut…

A. analisis kebijakan

B. knowledge management

C. management knowledge

D. evidence based policy

E. Konsultasi Publik

Pembahasan: e. Konsultasi Publik

 

6.. Keseluruhan ciri good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually reinforcing) dan tidak bias berdiri sendiri disebut dengan kata lain yaitu …

A. Responsiveness

B. Accountability

C. Interrelated

D. Transparency

E. Participation

Pembahasan : C. Interrelated

 

7. Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut Dunn adalah…

A. Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan

B. Analisis Kebijakan, Aktor Kebijakan, Lingkungan Kebijakan

C. Adopsi Kebijakan, Penetapan Prioritas Kebijakan, Evaluasi Kebijakan

D. Proses Pembuatan Kebijakan, Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan, Struktur Pembuat Kebijakan

Pembahasan: A. Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan.

 

8. Apa yang pertama dilakukan oleh analis kebijakan publik dalam proses pembuatan policy paper?

A. Penyamaan visi misi

B. Identifikasi masalah

C. Analisis situasi

D. Analisis stakeholders

E. Analisis Keuangan

Pembhasan: C. Analisis situasi

 

9. Seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan merupakan esensi dari kriteria…

A. Efisiensi

B. efektifitas

C. Equity

D. Adequacy

E. Kelayakan

Pembahasan D. Adequacy.

10. Menurut Dunn, Menyediakan informasi mengenai nilai dan konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang, merupakan prosedur umum yang dipakai dalam pemecahan masalah yaitu pada…

A. preskripsi

B. deskripsi

C. evaluasi

D. prediksi

E. definisi

PembahasanL A. preskripsi.

 

11 Salah satu fungsi monitoring dalam analisis kebijakan menurut Dunn yaitu Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui perubahan sosial atau ekonomi yang terjadi paska kebijakan diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu, atau yang biasa disebut…

A. accounting

B. compliance

C. auditing

D. performance

E. impact

Pembahasan: A. accounting.

 

12 Pengambil keputusan dalam organisasi bersifat acak dan unsystematic merupakan model pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, yaitu model

A. rasional

B. garbage can

C. bounded rationality

D. adequacy

E. Kelayakan

Pembahasan: B. garbage can.

 

13 strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya, merupakan Salah satu cara untuk memudahkan pemahaman dalam melihat fenomena sosial yaitu…

A. Planning Matrix

B. Mapping analysis

C. Interest grid

D. stakeholders mapping

E. Analisis Framing

Pembahasan E. Analisis Framing.

 

14. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam 5 langkah analisis manfaat biaya (cost and benefit analysis) adalah…

A. identifikasi jenis kebijakann

B. membuat kebijakan

C. membuat pilihan

D. menghitung manfaat bersih

E. menilai semua dampak yang mungkin terjadi dalam rupiah sedapat mungkin

Pembahasan B. membuat kebijakan.

 

15 Penduduk pada tahun 2015 adalah 10.000 jiwa, pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir (2010-2015) adalah 100 jiwa pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah

A. 100000 penduduk

B. 1000000 penduduk

C. 1100000 penduduk

D. 10010000 penduduk

E. 11000000 penduduk

Pembahasan: D 10010000 penduduk

 

16 Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 2000 penduduk dengan angka pertumbuhan 25% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah

A. 6011 jiwa

B. 6103 jiwa

C. 6102 jiwa

D. 6200 jiwa

E. 6120 jiwa

Pembahasan: B 6103 jiwa

 

17 Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam design penelitian riset kebijakan yaitu…

A. menentukan topik

B. merumuskan masalah penelitian

C. Metode penelitian

D. Analisis Data

E. Mencari akar permasalahan

Pembahasan: E. Mencari akar permasalahan

 

18 Suatu bentuk analisis yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian, adalah .

A. Information for Policy.

B. Policy monitoring.

C. Policy determination.

D. Analysis of policy.

E. Analysis for policy.

Pembahasan: A. Information for Policy.

 

19 Tujuan penelitian mengungkapkan .

A. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.

B. Teori yang dianggap relevan dengan bidang penelitian.

C. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

D. Merancang proses pelaksanaan penelitian.

E. Jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Pembahasan: A. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.

 

20 Isi rumusan tujuan penelitian mengacu pada .

A. Metodologi penelitian.

B. Hasil penelitian.

C. Rumusan masalah penelitian.

D. Tujuan penelitian.

E. Batasan masalah.

Pembahasan: C. Rumusan masalah penelitian.

 

21 Bagian penelitian yang berisikan sumbangsih hasil penelitian terhadap instansi dan masyarakat, yakni .

A. Metodologi penelitian.

B. Hasil penelitian.

C. Rumusan masalah penelitian.

D. Tujuan penelitian.

E. Manfaat penelitian.

Pembahasan: E. Manfaat penelitian.

 

22 Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan…

A. kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang

B. kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang

C. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang

D. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

Pembahasan A.

 

23 DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…

A. daya guna

B. objektivitas

C. relevansi

D. validitas

Pembahasan: C.

 

24. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar, adalah contoh dari kebijakan…

A. liberal

B. mandiri terlaksana (self-executing)

C. redistributif

D. regulator

Pembahasan: B .

 

25 Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…

A. adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum

B. adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.

C. banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi

D. pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer

Pembahasan: A.

 

26 Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah …

A. menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya

B. menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya

C. mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data

D. membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik

Pembahasan: D

 

27 Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut Dunn adalah …

A. Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan

B. Analisis Kebijakan, Aktor Kebijakan, Lingkungan Kebijakan

C. Adopsi Kebijakan, Penetapan Prioritas Kebijakan, Evaluasi Kebijakan

D. Proses Pembuatan Kebijakan, Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan, Struktur Pembuat Kebijakan

Pembahasan: A. Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan. .

 

28 kebijakan publik sebagai ”apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” merupakan pendapat :

A. Thomas R. Dye

B. Carl J. Friedrick

C. James E. Anderson

D. W.F. Willoughby

E. David Easton

Pembahasan : A. Thomas R. Dye . Modul PPPK 2023 Formasi Analis Kebijakan

 

29. Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturanperaturan perundang-undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan programprogram dan tindakan pemerintah.” ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh …

A. Thomas R. Dye

B. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky

C. James E. Anderson

D. W.F. Willoughby

E. David Easton

Pembahasan : B. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky

 

30 Tahapan dalam Proses Kebijakan yang bertujuan untuk menemukan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat adalah …

A. Pengkajian Persoalan

B. Penentuan Tujuan

C. Perumusan Alternatif

D. Penyusunan Model

E. Penentuan Kriteria

Pembahasan : A. Pengkajian Persoalan

 

Demikian informasi tentang Latihan Soal Tes CPNS PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2024 – 2025. Semoga ada manfaatnya.

= Baca Juga =