Latihan Contoh Soal Tes CPNS PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2024 – 2025. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
Jabatan Fungsional Perencana merupakan jabatan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit kerja tertentu. Perencana sebagai ujung tombak pembangunan juga berperan menentukan arah perkembangan Indonesia. Posisi tersebut adalah salah satu jabatan yang tepat dan potensial bagi ASN muda.
Tugas Jabatan Fungsional Perencana meliputi menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun Rencana pembangunan pada Instansi Pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan. Kinerja Perencana merupakan hasil kerja dan pencapaian Target Perencana, serta realisasi perolehan Angka Kredit setiap uraian kegiatan/tugas jabatan yang berasal dari unsur perencanaan, unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang.
Sebelum admin membagikan Latihan Contoh Soal Tes CPNS PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2024 – 2025. Ketahuilah bahwa uraian Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah Mengidentifikasi permasalahan; Merumuskan permasalahan; Inventarisasi dan identifikasi data sekunder; Inventarisasi dan identifikasi data primer; Mengolah data dan informasi; Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data; Menganalisis data dan informasi; Menyajikan data dan informasi; Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana; Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan; Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan; Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional; Menguji alternatif kriteria dan model; Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek; Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral; Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional; Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral; Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan; Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Berikut ini Latihan Contoh Soal Tes CPNS PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2024 – 2025 semoga dapat membantu mempersiapkan diri Bapak/Ibu.
1. Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang dibuka oleh pemerintah, bersifat informatif yaitu …
A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan
B. Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka
C. Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya
D. Derajat partisipasi ini lebih tinggi dari sekedar informatif. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah menyediaan ruang dan melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan
E. Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada
Pembahasan : A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan.
2. Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJPD adalah …
A. Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN
B. Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
C. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD
Pembahasan : A. Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN . Modul PPPK 2022 Formasi PERENCANA: Sosial
3. Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJMD, kecuali …
A. Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
B. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
C. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD.
D. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD
E. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
Pembahasan : E. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
4. Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD, kecuali …
A. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional)
B. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
C. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD
Pembahasan : D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJM.
5. Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut, kecuali …
A. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
B. menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
C. Menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum
D. Mendapatkan aspirasi masyarakat
E. Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggungjawab pembangunan
Pembahasan : B. menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD .
6. Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah …
A. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
B. Sebagai dasar kebijaksanaan dan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
C. mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan
D. Sebagai alat untuk mengobservasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta
E. Sebapi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan
Pembahasan : C. mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan .
7. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut, kecuali …
A. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
B. Persiapan penyusunan
C. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya
D. Pengumpulan data dan informasi
E. Analisis
Pembahasan : A. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
8. Aspek-aspek analis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah…
A. Kebijaksanaan pembangunan
B. Pemberian masukan dalam penentuan arah dan pengembangan
C. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan
D. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten
E. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang
Pembahasan : A. Kebijaksanaan pembangunan
9. Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan, kecuali …
A. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
C. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
D. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
E. Kebijaksanaan pembangunan
Pembahasan : E. Kebijaksanaan pembangunan
10. Data dan/atau yang dibutuhkan dalam penyusunan peta perekonomian adalah sebagai berikut, kecuali …
A. Produk Domesiik Regional Bruto
B. Income per capita
C. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
D. APBD
E. Jumlah Pengangguran
Pembahasan : C. Program Pembangunan Nasional (Propenas) .
11. Pada saat terjadinya lonjakan jumlah permintaan minyak karena adanya kelangkaan bahan produksi, banyak produsen yang justru menimbun minyak demi dapat menjualnya dengan harga semahal mungkin. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk kembali mengembalikan kurva penawaran bergeser kembali ke kanan adalah….
A. Memberikan penyuluhan pada warga mengenai cara-cara lain sebagai pengganti minyak
B. Memberikan informasi dan mengedukasi warga agar tidak panik dan melakukan panic buying
C. Memberikan subsidi pada produsen minyak agar tidak menimbun minyak
D. Memberikan pajak penjualan pada minyak agar pendapatan pemerintah meningkat
E. Menghukum dan menindak tegas para penimbun minyak dan berusaha meningkatkan jumlah produksi minyak dalam negeri
Pembahasan E. Menghukum dan menindak tegas para penimbun minyak dan berusaha meningkatkan jumlah produksi minyak dalam negeri.
12. Salah satu contoh konkret yang menggambarkan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan gender adalah…
A. manusia dilahirkan dengan satu jenis kelamin
B. laki-laki diwajibkan menjadi kuat dan dilarang menangis oleh orang tuanya
C. secara biologis perempuan lebih teliti dibanding laki-laki
D. secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat dibanding perempuan
E. perempuan memiliki fisik yang cenderung lebih kecil dibanding laki-laki
Pembahasan A. manusia dilahirkan dengan satu jenis kelamin.
13. Berikut ini yang menggambarkan cara kerja gender dalam masyarakat yaitu…
A perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan domestik
B laki-laki dapat menjadi pencari nafkah maupun pengurus rumah tangga
C perempuan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai prestasinya
D laki-laki dapat menggunakan produk perawatan wajah sesuai kebutuhannya
E. perempuan menjadi pemimpin karena kemauannya sendiri
Pembahasan: A. perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan.
14. Dalam pembuatan peta perekonomian dibutuhan data sumber daya manusia sebagai berikut, kecuali …
A. Jumlah pengangguran
B. Produk Domestik Regional Bruto
C. Income per capita
D. Ekosistem Wilayah
E. APBD
Pembahasan : D. Ekosistem Wilayah
15 Tugas Jabatan Fungsional Perencana, kecuali …
A. Menyiapkan
B. Mengkaji
C. merumuskan kebijakan
D. menyusun rencana
E. adopsi dan legitimasi
Pembahasan : E. adopsi dan legitimasi
16. Tahapan Perencanaan dalam Penetapan Rencana adalah …
A. RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
B. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
C. Dilakukan oleh masing ilakukan oleh masing-masing pimpinan masing pimpinan SKPD
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
E. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya
Pembahasan : A. RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah…
A. dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan
B. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum
C. dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun
D. dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun
E. dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
Pembahasan : A. dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan . Modul PPPK 2022 Formasi PERENCANA: Peraturan Perencana
18. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam …
A. APBN
B. APBD
C. Penerimaan Daerah
D. Keuangan Daerah
E. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembahasan : B. APBD
19. Perencanaan dan penganggaran daerah adalah …
A. daerah tingkat I, yaitu propinsi; dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau kotamadya. Beberapa peraturan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan
B. elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah
C. Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah (Pemda) maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD
D. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat
E. daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah adalah badan eksekutif
Pembahasan : B. elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah
20. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diantaranya sebagai berikut, kecuali …
A. Laporan Perhitungan APBD
B. Nota Perhitungan APBD
C. Laporan Aliran Kas
D. Neraca Daerah
E. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
Pembahasan : E. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
21. Sifat pertanggungjawaban salah satunya akuntabilitas, yaitu …
A. pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD
B. Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Pada sistem anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input yang dialokasikan
C. sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.
D. Penerapan prinsip value for money yang juga dikenal dengan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, dalam menggunakan sumber dana, pemda dituntut untuk selalu memperhatikan kewajaran dan keefektifan tiap pengeluaran rupiah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh
E. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal penting dalam reformasi keuangan daerah, karena dengan adanya sistem ini maka pemda akan dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pembahasan : A. pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD .
22. Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjangnya yakni …
A. 10 Tahun
B. 20 Tahun
C. 30 Tahun
D. 40 Tahun
E. 50 Tahun
Pembahasan : B. 20 Tahun . Modul PPPK 2022 Formasi PERENCANA: Ekonomi
23. Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah pengertian dari ..
A. Asas Kepastian Hukum
B. Asas Keterbukaan
C. Asaan Profesionalitas
D. Asas Kepentingan Umum
E. Asas Akuntabilitas
Pembahasan : d. Asas Kepentingan Umum.
24 Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang dibuka oleh pemerintah, bersifat informatif yaitu …
A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan
B. Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka
C. Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya
D. Derajat partisipasi ini lebih tinggi dari sekedar informatif. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah menyediaan ruang dan melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan
E. Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada
Pembahasan : A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan.
25 Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJPD adalah …
A. Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN
B. Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
C. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD
Pembahasan : A. Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN
26. Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJMD,
kecuali …
A. Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
B. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
C. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD.
D. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD
E. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
Pembahasan : E. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD .
27. Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD, kecuali …
A. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional)
B. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
C. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD
Pembahasan : D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
28. Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut, kecuali …
A. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
B. menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
C. Menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum
D. Mendapatkan aspirasi masyarakat
E. Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggungjawab pembangunan
Pembahasan : B. menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
29. Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah …
A Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
B. Sebagai dasar kebijaksanaan dan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
C. mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan
D. Sebagai alat untuk mengobservasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta
E. Sebapi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan
Pembahasan : C. mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan.
30. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut, kecuali …
A. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
B. Persiapan penyusunan
C. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya
D. Pengumpulan data dan informasi
E. Analisis
Pembahasan : A. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
31. Aspek-aspek analis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah …
A. Kebijaksanaan pembangunan
B. Pemberian masukan dalam penentuan arah dan pengembangan
C. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan
D. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten
E. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang
Pembahasan : A. Kebijaksanaan pembangunan
32. Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan, kecuali …
A. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
C. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
D. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
E. Kebijaksanaan pembangunan
Pembahasan : E. Kebijaksanaan
33. Data dan/atau yang dibutuhkan dalam penyusunan peta perekonomian adalah sebagai berikut, kecuali …
A. Produk Domesiik Regional Bruto
B. Income per capita
C. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
D. APBD
E. Jumlah Pengangguran
Pembahasan : C. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
34. Dalam pembuatan peta perekonomian dibutuhan data sumber daya manusia sebagai berikut, kecuali …
A. Jumlah pengangguran
B. Produk Domestik Regional Bruto
C. Income per capita
D. Ekosistem Wilayah
E. APBD
Pembahasan : D. Ekosistem Wilayah
35. Tugas Jabatan Fungsional Perencana, kecuali …
A. Menyiapkan
B. Mengkaji
C. merumuskan kebijakan
D. menyusun rencana
E. adopsi dan legitimasi
Pembahasan : E. adopsi dan legitimasi
36 Tahapan Perencanaan dalam Penetapan Rencana adalah …
A. RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
B. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
C. Dilakukan oleh masing ilakukan oleh masing-masing pimpinan masing pimpinan SKPD
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
E. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya
Pembahasan : A. RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah…
A. dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan
B. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum
C. dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun
D. dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun
E. dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
Pembahasan : A. dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan.
38. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam …
A. APBN
B. APBD
C. Penerimaan Daerah
D. Keuangan Daerah
E. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembahasan : B. APBD
39. Perencanaan dan penganggaran daerah adalah …
A. daerah tingkat I, yaitu propinsi; dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau kotamadya. Beberapa peraturan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan
B. elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah
C. Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah (Pemda) maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD
D. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat
E. daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah adalah badan eksekutif
Pembahasan : B. elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah.
40. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diantaranya sebagai berikut, kecuali …
A. Laporan Perhitungan APBD
B. Nota Perhitungan APBD
C. Laporan Aliran Kas
D. Neraca Daerah
E. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
Pembahasan : E. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya .
41. Sifat pertanggungjawaban salah satunya akuntabilitas, yaitu …
A. pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD
B. Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Pada sistem anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input yang dialokasikan
C. sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.
D. Penerapan prinsip value for money yang juga dikenal dengan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, dalam menggunakan sumber dana, pemda dituntut untuk selalu memperhatikan kewajaran dan keefektifan tiap pengeluaran rupiah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh
E. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal penting dalam reformasi keuangan daerah, karena dengan adanya sistem ini maka pemda akan dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pembahasan : A. pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD . Modul PERENCANA 2023
42. Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjangnya yakni….
A. 10 Tahun
B. 20 Tahun
C. 30 Tahun
D. 40 Tahun
E. 50 Tahun
Pembahasan : B. 20 Tahun
43. Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah pengertian dari ..
A. Asas Kepastian Hukum
B. Asas Keterbukaan
C. Asaan Profesionalitas
D. Asas Kepentingan Umum
E. Asas Akuntabilitas
Pembahasan : d. Asas Kepentingan Umum. . Modul PERENCANA 2023
Demikian informasi tentang Latihan Contoh Soal Tes CPNS PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2024 – 2025. Semoga ada manfaatnya.
No comments
Post a Comment
Silahkan Berikan Saran