Soal SKB CPNS dan SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan

Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal  Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025

Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal  Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, yang dimaksud Jabatan Fungsional (JF) Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan atau disebut Penata Pertanahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh PyB untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.

Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, bahwa Penata Pertanahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan pada Kementerian. Penata Pertanahan merupakan jabatan karier PNS. Penata Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penata Pertanahan. Kedudukan Penata Pertanahan ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sebelum Admin membagikan Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025, perlu diketahui bahwa tugas JF Penata Pertanahan berdasarakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan adalah melaksanakan penataan pertanahan yang meliputi Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan.

 

JF Penata Pertanahan merupakan JF kategori keahlian. Jenjang JF Penata Pertanahan terdiri atas: Penata Pertanahan Ahli Pertama; Penata Pertanahan Ahli Muda; Penata Pertanahan Ahli Madya; dan Penata Pertanahan Ahli Utama. Pangkat dan golongan ruang atas jenjang JF Penata Pertanahan terdiri atas:

a. JF Penata Pertanahan Ahli Pertama:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. JF Penata Pertanahan Ahli Muda:

1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. JF Penata Pertanahan Ahli Madya:

1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. JF Penata Pertanahan Ahli Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

 

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB menetapkan Angka Kredit. Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan ini.

 

Bagi Anda yang ingin tahu Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025, berikut ini beberapa soal dan pembahsan yang sering muncul dalam seleksi CPNS dan PPPK Jabatan Penata Pertanahan.

 

1.  Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang dimaksud dalam kriteria 4 (K4) adalah

A.  penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuankepada semua pihak yang bersengketa.

B.  penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikathak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C.  Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.

D.  Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani  bukan  termasuk kewenangan  BPN  dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

E.  Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang  intinya menyatakan  bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan

Kunci jawaban: E. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.

 

2.  Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali

A.  Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/ koordinasi/ investigasi.

B.  Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.

C.  Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

D.  Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.

E.  Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus

Kunci jawaban C. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus

 

3.  Secara garis besar Tipologi kasus pertanahan dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut kecuali

A.  Penguasaan tanah tanpa hak

B.  Sengketa batas

C.  Jual satu kali dalam setahun

D.  Sertipikat ganda

E.  Akta Jual Beli Palsu

Kunci jawaban: C. Jual satu kali dalam setahun

 

4.  Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang  diakui satu  pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas disebut

A.  Kekeliruan penunjukan batas

B.  Sengketa batas

C.  Penguasaan tanah tanpa hak

D.  Sengketa waris

E.  Tumpang tindih

Kunci jawaban B.  Sengketa batas

 

5.  Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak keagrariaan, berikut adalah contohnya kecuali

A.  Hak Milik

B.  Hak Guna Bangunan

C.  Hak Guna Kelompok

D.  Hak Guna Usaha

Kunci jawaban C. Hak Guna Kelompok

 

6.  Sengketa tanah antara lain sebagai berikut, kecuali

A.  sengketa administratif

B.  sengketa perdata

C.  sengketa pidana

D.  Sengketa konsumsif

E.  Sengketa mengenai pemilikan, transaksi

Kunci jawaban: D. Sengketa konsumsif

Lanjutan Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025

7.  Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan termasuk

A.  Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat secara cepat

B.  Perebutan wilayah kekuasaan tanah/hak milik

C.  Sengketa tanah, bangunan pemerintah yang menempati wilayah tanah rakyat

D.  Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI

E.  Segala bentuk yang berhubungan dengan tanah yang diadukan oleh masyarakat ke BPN

Kunci jawaban: D. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI

 

8.  Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali

A.  Pengukuran Dalam Rangka Kegiatan Inventarisasi / Pengadaan Tanah

B.  Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian Batas

C.  Pengukuran Untuk Kepentingan Laporan Tahunan

D.  Pengukuran Atas Permintaan Instansi Dan / Atau Masyarakat Untuk Mengetahui Luas Tanah

E.  Pengukuran Dalam Rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)

Kunci jawaban C. pengukuran untuk kepentingan laporan tahunan

 

9.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas beberapa nomengklatur, kecuali

A.  Sekretariat Jenderal

B.  Direktorat Jenderal Tata Ruang

C.  Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan

D.  Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

E.  Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa

Kunci jawaban E. Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa

 

10.    Beberapa penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut kecuali

 A. Harga tanah yang meningkat dengan cepat

B.  Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya

C.  Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah

D.  Perebutan hak milik berdasarkan warisan turun temurun tanpa bukti jelas

E.  pengadaan tanah untuk pembangunan: pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah

Kunci jawaban D. Perebutan hak milik berdasarkan warisan turun temurun tanpa bukti jelas

 

11.    Salah satu fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menjawab tantangan era Teknologi Informasi adalah dengan meluncurkan layanan online untuk mengecek sertipikat yang bernama

A.  BPN Mobile

B.  Aplikasi Sentuh Tanahku

C.  Sertipikat Online

D.  Tanah Online

Kunci jawaban B.  Aplikasi Sentuh Tanahku

 

12.    Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu

A.  Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Indonesia

B.  Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Indonesia

C.  Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

D.  Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

E.  Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

Kunci jawaban: D. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

 

13.    Warna Kuning Emas yang ada di dalam logo Badan Pertanahan Nasional memiliki makna simboli yang berarti

A.  bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh

B.  kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran

C.  kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan

D.  bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI

E.  kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan

Kunci jawaban B. kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran

 

14.    Wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara digambarkan

A.  Gambar 4 (empat) butir padi

B.  Gambar sumbu

C.  Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi

D.  Gambar garis tegak lurus

E.  Gambar lingkaran bumi

Kunci jawaban  E. Gambar lingkaran bumi

 

15.    Dalam logo Badan Pertanahan Nasional terdapat gambar 4 (empat) butir padi yang melambangkan

A.  kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan

B.  sumber penghidupan manusia

C.  Kemakmuran dan kesejahteraan

D.  poros keseimbangan

E.  agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI

Kunci jawaban C. Kemakmuran dan kesejahteraan

 

16.    Sejak didirikan pada tahun 2005, pertanahan nasional dikembangkan atas dasar 4 prinsip pengelolaan sebagai berikut kecuali

A.  Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat,

B.  Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

C.  Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah,

D.  Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia,

E.  Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial

Kunci jawaban B. Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia

 

17.    Berikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali

A.      Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah

B.      Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan

C.      Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan

D.      Menciptakan tenaga peneli dibidang pertanahan

E.      Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah

Kunci jawaban D. Menciptakan tenaga peneli dibidang pertanahan

 

18.    4 Prinsip pertahan nasional meliputi, kecuali

A.      Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat

B.      Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia

C.      Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah

D.      Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial

E.      Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat

Kunci jawaban A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat

 

19.    Dalam melaksanakan fungsinya, BPN menjalankan beberapa program pertanahan, antara lain sebagai berikut kecuali

A.      Prona

B.      Perpajakan

C.      Redistribusi

D.      IP4T

E.      UKM

Kunci jawaban B. Perpajakan

 

20.    Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dibawah ini, kecuali …

a.   Pengumpulan Data

b.   Pengolahan Data

c.   Penyajian Data

d.   Pemeliharaan Data

Pembahasan : D. Pemeliharaan Data. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Pendaftaran Tanah.

 

21.    BerdasarkanUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa hak-hak atas tanah meliputi, kecuali…

a.   hak milik

b.   hak sewa

c.   hak guna bangunan

d.   hak membuka tanah

e.   hak penjagaan

Pembahasan. e. hak penjagaan. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Kebijakan Pertanahan

 

22.    Berdasarkan Peraturan  Pemerintah Nomor  15 Tahun 2010 Tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang, berbagai Izin pemanfaatan ruang dapat berupa, salah satunya yaitu…

a.   izin mendirikan bangunan

b.   izin sewa

c.   izin guna bangunan

d.   izin hak milik

e.   izin membuka tanah

Pembahasan. a. izin mendirikan bangunan. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Kebijakan Pertanahan

 

23.  Berikut ini merupakan salah satu hak sekunder tanah yang diberikan oleh negara yaitu

a.   hak menumpang

b.   hak milik

c.   hak jual beli

d.   hak wakaf

e.   hak guna usaha

Pembahasan: a. hak menumpang. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

24.  Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari … dan/atau …

a.   APBN dan APBD

b.   Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara

c.   Instansi Negara dan Sekretaris Negara

d.   BPN dan Kantor Administrasi

e.   Kementrian Agraria dan BPN

Pembahasan : A. APBN dan APBD. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

25.  Sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil adalah…

a.   Penatagunaan Tanah

b.   Penguasaan Tanah

c.   Penggunaan Tanah

d.   Pemanfaatan Tanah

Pembahasan : A. Penatagunaan Tanah .  Modul  PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

26.    Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia adalah …

a.   Penatagunaan Tanah

b.   Penguasaan Tanah

c.   Penggunaan Tanah

d.   Pemanfaatan Tanah

 

Pembahasan  :  C.  Penggunaan  Tanah  .  Modul  PPPK  Kompetensi  Teknis  Penata  Pertanahan  2022: Peraturan Pertanahan

 

27.    Manakah yang bukan termasuk tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?

a.   Perencanaan

b.   Persiapan

c.   Pelaksanaan

d.   Pengelolaan

e.   Penyerahan hasil

 

Pembahasan : D. Pengelolaan. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

28.    Manakah yang termasuk rencana pengadaan tanah, yang disusun dalam  bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah?

a.   Rencana pembangunan jangka menengah

b.   Tata ruang yang terdapat pada wilayah Kabupaten

c.   Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

d.   Rencana kerja pemerintah/Instansi yang memerlukan tanah

e.   Rencana ruang kawasan strategis nasional

 

Pembahasan : C.  Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.  Modul  PPPK  Kompetensi  Teknis  Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

29.    Pelaksanaan Konsultasi publik, dilakukan dalam jangka waktu paling lama … yang dihitung mulai tanggal ditandatangani daftar sementara Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah pada lokasi rencana pembangunan.

a.   7 hari

b.   30 hari

c.   60 hari

d.   5 bulan

e.   12 bulan

 

Pembahasan  :  C.  60  hari.  Modul  PPPK  Kompetensi  Teknis  Penata  Pertanahan  2022:  Peraturan Pertanahan

 

30.    Penyediaan  lahan  pengganti  terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan yang  dialihfungsikan  untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama … setelah alih fungsi dilakukan.

a.    6 bulan

b.    12 bulan

c.     18 bulan

d.    24 bulan

e.    30 bulan

Pembahasan  :  D.  24  bulan.  Modul  PPPK  Kompetensi  Teknis  Penata  Pertanahan  2022:  Peraturan Pertanahan

 

17.    Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari … dapat diberikan Ganti Kerugian setelah mendapat kajian dari pelaksana Pengadaan Tanah bersama Instansi yang memerlukan tanah dan tim teknis terkait.

a.    100 m2 (seratus meter persegi)

b.    200 m2 (dua ratus meter persegi)

c.     300 m2 (tiga ratus meter persegi)

d.    400 m2 (empat ratus meter persegi)

e.    500 m2 (lima ratus meter persegi)

Pembahasan : A. 100 m2 (seratus meter persegi). Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

17.    Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara meliputi, kecuali :

a.    Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah

b.    Tanah reklamasi

c.     Tanah Ulayat

d.    Tanah timbul

e.    Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak

Pembahasan : C. Tanah Ulayat Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

18.    Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan untuk …

a.    kepentingan umum

b.    menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian

c.     kepentingan ekonomi

d.    kepentingan sosial

e.    kepentingan pembangunan

 

Pembahasan : B. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian

 

19.    Perjanjian pemanfaatan Tanah negara, kecuali :

a.    identitas para pihak

b.    letak, batas, dan luas Tanah

c.     besaran tarif dan f atau uang wajib t-ahunan dan tata cara pembayarannya;

d.    persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausul sanksi, dan pembatalan/ pemutusan pedanjian

e.    putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

 

Pembahasan  :  E.  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Modul  PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

20.    Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan, untuk,Kecuali :

a.    kepentingan ekonomi

b.    kepentingan sosial

c.     kepentingan pembangunan

d.    kepentingan umum

e.    diberikan hak milik

Pembahasan  :  E.  diberikan  hak  milik  .  Modul  PPPK  Kompetensi  Teknis  Penata  Pertanahan  2022: Peraturan Pertanahan

 

21.    Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan :

a.    Presiden

b.    Masyarakat Hukum Adat

c.     BUMN

d.    Menteri

e.    Pengawas Hak Pengelola

Pembaasan  :  D.  Menteri

 

22.    Hak Pengelolaan dibatalkan haknya oleh Menteri karena:

a.    dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya

b.    putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

c.     dilepaskan untuk kepentingan umum

d.    dicabut berdasarkan Undang-Undang

e.    diberikan hak milik

 

Pembahasan  :  B.  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  .  Modul  PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

23.Tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara,Merupaka Pengertian:

a.    TCUN

b.    Pemegang lzinlKonsesi/Perizinan Berusaha

c.     Perizinan Berusaha

d.    Instansi

e.    Pimpinan Instansi

Pembahasan  :  A.  TCUN  .  Modul  PPPK  Kompetensi  Teknis  Penata  Pertanahan  2022:  Peraturan Pertanahan

 

24.    Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan  membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai…

a.    Hibah

b.    Hadiah

c.     Pemberian

d.    Sewa

e.    Gadai

Pembahasan  :  D.  Sewa 

 

25.    Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat …

a.    Permanen

b.    Abadi

c.     Tetap

d.    Sementara

Pembahasan : D. Sementara – Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan

 

26.    Ketentuan pasal 16, dijumpai lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak–hak yang dimaksud antara lain, kecuali

A.    Hak gadai

B.    Hak usaha bagi hasil

C.    Hak menumpang

D.    Hak sewa untuk usaha pertanian

E.    Hak pemanfaatan lahan kosong

Kunci Jawaban  E. Hak pemanfaatan lahan kosong

 

27.    Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan di

A.    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

B.    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006

C.    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999

D.    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999

E.    Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Kunci Jawaban B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006

 

28.    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 mencakup peraturan tentang

A.    Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

B.    Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

C.    Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

D.    Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

E.    Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Kunci Jawaban E. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

 

29.    Peraturan terkait pendaftaran tanah dan lahan diatur dalam

A.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

B.    Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985

C.    Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992

D.    Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999

E.    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987

Kunci Jawaban  A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

 

30.    Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut

A.    Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

B.    Tanah pemerintah

C.    Tanah sertifikasi

D.    Tanah warisan

E.    Tanah hasil sita

Kunci Jawaban A. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

Berikut ini Lanjutan Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025

 

31.    Segala persoalan Hukum Tanah di Indonesia diatur dalam ketentuan

A.    Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

B.    Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010

C.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

D.    Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

E.    UU No. 14 Tahun 1960

Kunci Jawaban A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

 

32.    Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut juga

A.    Pendaftaran tanah secara sistematik

B.    Pendaftaran tanah untuk pertama kali

C.    Pendaftaran tanah secara sporadik

D.    yuridis

E.    Ajudikasi

Kunci Jawaban E. Ajudikasi

 

33.    Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu disebut

A.    Pengacara

B.    Konsultan pertanahan

C.    Ahli hukum tanah

D.    Pejabat Pembuat Akta Tanah

E.    Notaris

Kunci jawaban D. Pejabat Pembuat Akta Tanah

 

34.    Berikut adalah pengertian dari surat ukur yaitu

A.    dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistimpenomoran.

B.    dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

C.    dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah

D.    dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

E.    surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf

Kunci Jawaban  B. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian

 

35.    Pendaftaran tanah secara sporadik artinya adalah

A.    kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran

B.    kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali

C.    kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

D.    kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

E.    kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal

Kunci Jawaban E. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal

 

36.    Yang dimaksud sebagai idata yuridis tanah adalah sebagai berikut

A.    keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

B.    keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

C.    keterangan mengenai tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

D.    dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian

E.    dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran

Kunci Jawaban: A. keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya

 

37.    Berikut adalah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yaitu

A.    Sistem pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat

B.    Tanah masyarakat yang didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk disahkan menjadi hak milik

C.    Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lainlain

 D.   Kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka mendaftarkan hak milik tanah

E.    Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah tertentu

Kunci Jawaban C. rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lainlain

 

38.    Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu

A.    verponding

B.    erfpacht

C.    verponding

D.    egindom

E.    Swapercht

Kunci Jawaban  A. Verponding

 

39.    Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama

A.    Tanah Absentee

B.    Tanah Swapraja

C.    Tanah eigendom

D.    Tanah negara

E.    Tanah warisan budaya

Kunci Jawaban  B. Tanah Swapraja

 

40.  Tanah pertanian yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang bedomisili di luar disebut juga

A.    Tanah eigendom

B.    Tanah Swapraja

C.    Tanah Absentee

D.    Verponding

E.    Erfpacht

 Kunci Jawaban  C. Tanah Absentee

Berikut ini Lanjutan Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025

 

41.  Beberapa penyebab hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah sebagai berikut, kecuali

A.    Penyerahan sukarela oleh pemiliknya

B.    Tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu

C.    Tanah tersebut musnah karena bencana alam

D.    Pencabutan hak oleh Negara

E.    Dokumen SHM hilang atau rusak

Kunci Jawaban E. Dokumen SHM hilang atau rusak

 

42.  Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif adalah sebagai berikut kecuali

A.    Hak Sewa di atas tanah Hak Milik / HGB / HGU (right of lease building)

B.    Hak tanah bersama

C.    Hak Sewa atas tanah pertanian

D.    Hak usaha bagi hasil

E.    Hak menumpang (Hak Numpang Karang)

Kunci Jawaban B. Hak tanah bersama

 

43.  Yang dimaksud dengan Hak milik atau Sertipikat Hak Milik secara teoritis adalah sebagai berikut

A.    Hak individualprimer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun- temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut

B.    Hak individu atau kelompok atas suatu lahan kosong yang ditetapkan oleh pemerintah

C.    Bukti kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung didalammnya

D.    Dokumen milik pribadi yang membuktikan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang legal secara hukum

 

Kunci Jawaban  A. Hak individualprimer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun- temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut

 

44.  Salah satu Terobosan dan Inovasi dalam Renstra Kementrian ATR BPN di tahun 2018 dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut

A.    Outlet yang menyebar di tiap kecamatan

B.    Pengadaan online services

C.    Sertifikasi tanah wakaf

D.    Peluncuran 7 layanan utama

Kunci Jawaban A. Outlet yang menyebar di tiap kecamatan

 

45.  Sebutkan visi yang terkandung didalam renstra 2015-2019

A.    Tercapainya Kesejahteraan dan Kemandirian dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0

B.    Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

C.    Meningkatkan Kesejahteraan dan Meminimalisir konflik Agraria

D.    Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan Bersama

Kunci Jawaban B. Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

 

46.    Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi,salah satunya adalah :

a.    Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan

b.    suatu proses Penyelesaian Kasus yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara

c.     proses mencari, mendalami, mengembangkan, menemukan dan menguji data dan/atau bahan keterangan yang dibutuhkan untuk membuat terangnya suatu Kasus

d.    mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian Kasus

e.    yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan

Kunci Jawaban: A. Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan

 

47.  Keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden diidentifikasi oleh BPN RI sebagai berikut, kecuali

A.    Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

B.    Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kosong

C.    Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

D.    Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

Kunci jawaban B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kosong

 

48.  Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai berikut kecuali,

A.    Penyiapan model-model penanganan sengketa

B.    Inisiasi peradilan pertanahan

C.    Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan

D.    pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa

E.    Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah baru

Kunci jawaban E. Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah bar

 

49.  Peraturan Undang Undang 26 Tahun 2007 membahas tentang

A.    Manajemen konflik lahan

B.    Penataan Ruang

C.    Pengaturan Hak Milik

D.    Pencabutan Hak Milik

Kunci jawaban B.  Penataan Ruang

 

50.  Undang Undang nomor 26 tahun 2008 membahas tentang

 

A.    Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

B.    Penyelenggaraan Penataan Ruang

C.    Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum

D.    Pengadaan Tanah untuk Perkebunan

Kunci jawaban  A.  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

 

Demikian informas tentang Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis SKT PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan Tahun 2024 – 2025. Semoga ada manfaatnya

= Baca Juga =