Download Rincian Formasi CPNS PPPK Tahun 2024

Download Rincian Formasi Lengkap CPNS PPPK Tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, pemerintah sudah mengumumkan akan membuka pendaftaran CPNS dan Calon PPPK. Jadwal Pendaftaran CPNS direncana dibuka akhir Juni 2024 ini, namun kepastiannya masih menunggu Edaran dari BKN tentang Penetapan Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2024.

Namun sekalipun Formasi Lengkap CPNS PPPK Tahun 2024 belum diumumkan secara detail, namun Rincian Kebutuhan Formasi ASN atau CPNS PPPK tahun 2024 sudah dapat dilihat pada Surat Pertanggungjawaban Mutlak Usulan Rincian Formasi ASN 2024, karena di dalam lampiran SPTJ Usulan Formasi ASN terdapat rincian kebutuhan mulai dari Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan, jumlah formasi hingga Unit Kerja Penempatan.

 

Sebelum Admin membagikan Rincian Formasi Lengkap CPNS PPPK Tahun 2024 untuk berapa provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, berikut ini persyaratan umum pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK yang perlu dipersiapkan, yakni Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ijazah, Transkrip Nilai, Pas Foto, Swafoto/selfie

 

Bagaimana cara pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2024 ? Untuk mengikuti pendaftaran CPNS dan PPPK, terlebih dahulu Anda harus mengunjungi situs resmi SSCASN di sscasn.bkn.go.id. Kemudaian lakukan pendaftaran akun menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Selanjutnya Login dengan menggunakan NIK sebagai username dan password yang sudah didaftarkan. Dan Isi biodata.

Baca Juga Kumpulan Soal Tes CPNS dan PPPK Semua Formasi DISINI

 

Pada tahan selanjutnya akan diminta memilih jenis seleksi formasi instansi dan jabatan sesuai dengan pendidikan. Lalu Lengkapi data pendidikan, Unggah dokumen persyaratan yang diminta, Periksa kelengkapan dokumen yang sudah diunggah, Cetak kartu informasi dan kartu pendaftaran. Verifikator informasi akan melakukan verifikasi dokumen pelamar. Jika lolos seleksi administrasi, cetak kartu ujian di akun SSCASN. Panitia seleksi instansi akan mengumumkan informasi kelulusan pelamar.

 

Untuk membantu para calon pelamar menghadapi proses seleksi CPNS dengan lebih baik, berikut ini adalah panduan lengkap serta tips sukses dalam mengikuti seleksi CPNS di Kementerian Agama tahun 2024:

1. Persiapkan Dokumen dengan Teliti

Sebelum mengisi formulir pendaftaran, pastikan kamu telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dengan teliti. Hal ini akan memudahkan dalam mengunggah dokumen saat proses pendaftaran.

 

2. Perhatikan Persyaratan Umum dan Khusus

Pastikan kamu memenuhi semua persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Persyaratan umum meliputi syarat kewarganegaraan, usia, pendidikan, dan lain-lain, sedangkan persyaratan khusus dapat berbeda-beda sesuai dengan jabatan yang dilamar.

 

3. Pahami Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan yang Dilamar

Sebelum memilih jabatan yang akan dilamar, pastikan kamu memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut. Hal ini akan membantu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi.

 

4. Pelajari Materi Ujian dengan Cermat

Saat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, pastikan kamu mempelajari dengan cermat materi ujian yang akan diujikan. Materi ujian meliputi tes pengetahuan umum, tes intelegensia umum, dan tes karakteristik pribadi.

 

5. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris yang baik akan menjadi nilai tambah dalam mengikuti seleksi CPNS. Persiapkan diri dengan belajar dan berlatih menggunakan bahasa Inggris secara aktif.

 

6. Ikuti Pelatihan dan Bimbingan

Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengikuti seleksi CPNS, kamu dapat mengikuti pelatihan dan bimbingan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berpengalaman dalam persiapan seleksi CPNS.

 

7. Jaga Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi, pastikan kamu menjaga kesehatan dan kondisi fisik. Istirahat yang cukup dan pola makan yang sehat akan membantu dalam menghadapi semua tahapan seleksi dengan lebih baik.

 

Berikut ini informasi Rincian Formasi Lengkap CPNS PPPK Tahun 2024 untuk beberapa provinsi dan kota/kabupaten.

 

Baca Juga Kumpulan Soal Tes CPNS dan PPPK Tahun 2024 Semua Formasi DISINI

Berikut ini Daftar Kementerian dan Lembaga Serta Pemerintah Daerah yang membuka Pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2024

A. Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5. . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7. Kementerian Pemuda dan Olahraga

8. Kementerian Dalam Negeri

9. Kementerian Luar Negeri

10. Kementerian Pertahanan

11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

12. Kementerian Keuangan

13. Kementerian Pertanian

14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

15. Kementerian Perhubungan

16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

17. Kementerian Kesehatan

18. Kementerian Agama

19. Kementerian Ketenagakerjaan

20. Kementerian Sosial

21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22. Kementerian Kelautan dan Perikanan

23. Kementerian Komunikasi dan lnformatika

24. Kementerian Perdagangan

25. Kementerian Perindustrian

26. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

27. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

28. Kementerian Sekretar iat Negara

29. Kejaksaan Agung

30. Badan lntelij en Negara

31. Sekretariat Jenderal MPR Rl

32. Sekretariat Jenderal DPR Rl

33. Mahkamah Agung

34. Badan Pemeriksa Keuangan

35. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan NasionaI

36. Badan Silber dan Sandi Negara

37. Badan Kepegawaian Negara

38. Lembaga Administrasi Negara

39. Badan Pusat Statistik

40. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona i/Bappenas 41 .Arsip Nasional Repulbl ik Indonesia

42. Badan lnformasi Geospasial

43. Badan Kependudu kan dan KB Nasional

44. Kementerian lnvestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

45. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

46. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

47. Perpustakaan Nasional

48. Badan Pengawas Obat dan Makanan

49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

50. Badan Narkotika NasionaI

51. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

52. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

53. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM

54. Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi

55. Sekretariat Jenderal Komisi Yudis ial

56. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

57. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

58. Badan Keamanan Laut

59. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

60. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

61. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

62. Badan Pengawas Pemilihan Umum

63. Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban

64. Badan Pembinaan ldeologi Pancasila

65. Badan Karantina Indonesia

66. Badan Pangan NasionaI

67. Otorita lbu Kota Nusantara

68. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

69. Badan Riset dan lnovasi Nasional

B. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota

Daftar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota  yang mengadakan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 Instansi Daerah

1.           Pemenintah Aceh

2.           Peme intah Kab. Aceh Besar

3.           Pemerintah Kab. Pidie

4.           Pemerintah Kab. Aceh Utara

5.           Pemerintah Kab. Aceh Timur

6.           Pemerintah Kab. Aceh Barat

7.           Pemeliintah Kab. Aceh Tenggara

8.           Pemerintah Kab. Simeulue

9.           Pemerintah Kab. B!ireuen

10.       Pemeriintah Kab. Aceh Singkil

11.       Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya

12.       Pemerintah Kab. Gaya Lues

13.       Pemerintah Kab. Aceh Tamiang

14.       Pemerinta!h Kab. Nagan Raya

15.       Pemerintah Kab. Pidie Jaya

16.       Pemerintah Kota Sabang

17.       Pemerinta!h Kota Banda Aceh

18.       Pemerintah Kata Lhakseumawe

19.       Pemerintah Kota Subulussalam

20.       Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

21.       Pemerintah Kab. Deli Serdang

22.       Pemeliintah Kab. Kara

23.       Pemerintah Kab. Langkat

24.       Pemerinta!h Kab. Simalungun

25.       Pemerintah Kab. Labuhanbatu

26.       Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan

27.       Pemeliinta!h Kab. Asahan

28.       Pemerintah Kab. Nias

29.       Pemerintah Kab. Mandailing Natal

30.       Pemerintah Kab. Nias Selatan

31.       Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan

32.       Pemerinta!h Kab. Labuhanbatu Utara

33.       Pemerinta!h Kab. Nias Barat

34.       Pemerintah Kab. Nias Utara

35.       Pemerintah Kota Medan

36.       Pemeliintah Kota Tebing Tinggi

37.       Pemerintah Kota Binjai

38.       Pemerintah Kota Pematang Siantar

39.       Pemerintaih Kota Sibolga

40.       Pemerintah Kota Padangsidimpuan

41.       Pemerintah Kata Gunungsitoli

42.       Pemerintah Provinsi Riau

43.       Pemerintah Kab. Kampar

44.       Pemerintah Kab. lndragiri Hulu

45.       Pemerintah Kab. lndragiri Hilir

46.       Pemerintah Kab. Pelalawan

47.       Pemerintah Kab. Rokan Hulu

48.       Pemerintah Kab. Rokan Hilir

49.       Pemerintah Kab. Siak

50.       Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

51.       Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti

52.       Pemerintah Kata Pekanbaru

53.       Pemerintah Kata Dumai

54.       Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

55.       Pemerintah Kab. Agam

56.       Pemerintah Kab. Pasaman

57.       Pemerintah Kab. Limapuluh Kata

58.       Pemerintah Kab. Padang Par,iaman

59.       Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

60.       Pemerintah Kab. Tanah Datar

61.       Pemerintah Kab. Sijunjung

62.       Pemerintah Kab. Kep. Mentawai

63.       Pemerintah Kab. Solak Selatan

64.       Pemerintah Kab. Dhanmasraya

65.       Pemerintah Kata Bukittinggi

66.       Pemerintah Kata Sawahlunta

67.       Pemerintah Kata Solak

68.       Pemerintah Kata Padang

69.       Pemerintah Kata Payakumbuh

70.       Pemerintah Kata Pariaman

71.       Pemerintah Kab. Satang Hari

72.       Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat

73.       Pemerintah Kab. Bungo

74.       Pemerintah Kab. Merangin

75.       Pemerintah Kab. Kerinci

76.       Pemerintah Kab. Sarolangun

77.       Pemerintah Kab. Teba

78.       Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur

79.       Pemerintah Kata Jambi

80.       Pemerintah Kata Sungai Penuh

81.       Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

82.       Pemerintah Kab. Musi Banyuasin

83.       Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu

84.       Pemerintah Kab. Muara Enim

85.       Pemerintah Kab. Lahat

86.       Pemerintah Kab. Mus.i Rawas

87.       Pemerintah Kab. Ogan Komering llir

88.       Pemerintah Kab. Banyuasin

89.       Pemerintah Kab.. Ogan Komering Ulu Timur

90.       Pemerintah Kab.. Ogan Komering Ulu Selatan

91.       Pemerintah Kab. Ogan llir

92.       Pemerintah Kab. Empat Lawang

93.       Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara

94.       Pemerintah Kata Palembang

95.       Pemerintah Kata Pagar Alam

96.       Pemerintah Kata Prabumulih

97.       Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang llir

98.       Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

99.       Pemerintah Kab. Bangka

100.   Pemerintah Kab. Belitung

101.   Pemerintah Kab. Bangka Barat

102.   Pemerintah Kab. Bangka Tengah

103.   Pemerintah Kab. Bangka Selatan

104.   Pemerintah Kab. Belitung Timur

105.   Pemerintah Kata Pangkal Pinang

106.   Pemerintah Provinsi Bengkulu

107.   Pemerintah Kab.. Bengkulu Utara

108.   Pemerintah Kab.. Bengkulu Selatan

109.   Pemerintah Kab. Rejang Lebang

110.   Pemerintah Kab. Kaur

111.   Pemerintah Kab. Seluma

112.   Pemerintah Kab. Mukomuko

113.   Pemerintah Kab. Lebong

114.   Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

115.   Pemerintah Kata Bengkulu

116.   Pemerintah Provinsi Lampung

117.   Pemerintah Kab. Lampung Selatan

118.   Pemerintah Kab. Lampung Tengah

119.   Pemerintah Kab. Lampung Utara

120.   Pemerintah Kab. Tulang Bawang

121.   Pemerintah Kab. Tanggamus

122.   Pemerintah Kab. Way Kanan

123.   Pemerintah Kab. Lampung Timur

124.   Pemerintah Kab. Pesawaran

125.   Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

126.   Pemerintah Kab. Pringsewu

127.   Pemerintah Kab. Mesuji

128.   Pemerintah Kab. Pesisir Barat

129.   Pemerintah Kata Metro

130.   Pemerintah Kata Bandar Lampung

131.   Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

132.   Pemerintah Provinsi Jawa Barat

133.   Pemerintah Kab. Bogar

134.   Pemerintah Kab. Sulkabumi

135.   Pemerintah Kab. Cianjur

136.   Pemerintah Kab. Karawang

137.   Pemerintah Kab. Purwakarta

138.   Pemerintah Kab. Subang

139.   Pemerintah Kab. Bandung

140.   Pemerintah Kab. Sumedang

141.   Pemerintah Kab. Tanggamus

142.   Pemerintah Kab. Way Kanan

143.   Pemerintah Kab. Lampung Timur

144.   Pemerintah Kab. Pesawaran

145.   Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

146.   Pemerintah Kab. Pringsewu

147.   Pemerintah Kab. Mesuji

148.   Pemerintah Kab. Pesisir Barat

149.   Pemerintah Kata Metro

150.   Pemerintah Kata Bandar Lampung

151.   Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukata Jakarta

152.   Pemerintah Provinsi Jawa Barat

153.   Pemerintah Kab. Bogar

154.   Pemerintah Kab. Sulkabumi

155.   Pemerintah Kab. Cianjur

156.   Pemerintah Kab. Karawang

157.   Pemerintah Kab. Purwakarta

158.   Pemerintah Kab. Subang

159.   Pemerintah Kab. Bandung

160.   Pemerintah Kab. Sumedang

161.   Pemerintah Kab. Garut

162.   Pemerintah Kab. Tasikmalaya

163.   Pemerintah Kab. Ciamis

164.   Pemerintah Kab. Cirebon

165.   Pemerintah Kab. lndramayu

166.   Pemerintah Kab. Majalengka

167.   Pemerintah Kab. Bandung Barat

168.   Pemerintah Kota Bandung

169.   Pemerintah Kota Bogar

170.   Pemerintah Kota Sukabumi

171.   Pemerintah Kota Cirebon

172.   Pemerintah Kota Depo1k

173.   Pemerintah Kota Cimahi

174.   Pemerintah Kota Tasikmalaya

175.   Pemerintah Kota Banjar

176.   Pemerintah Kab. Serang

177.   Pemerintah Kab. Pandeglang

178.   Pemerintah Kab. Lebak

179.   Pemerintah Kab.. Tangerang

180.   Pemerintah Kota Serang

181.   Pemerintah Daerah D I Yogyakarta

182.   Pemerintah Kab. Bantul

183.   Pemerintah Kab. Sleman

184.   Pemerintah Kab. Gunungkidul

185.   Pemerintah Kab. Kulon Progo

186.   Pemerintah Kota Yogyakarta

187.   Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

188.   Pemerintah Kab. Semarang

189.   Pemerintah Kab.. Kendal

190.   Pemerintah Kab.. Demak

191.   Pemerintah Kab. Grobogan

192.   Pemerintah Kab. Pekalongan

193.   Pemerintah Kab. Satang

194.   Pemerintah Kab.. Tegal

195.   Pemerintah Kab. Brebes

196.   Pemerintah Kab. Pati

197.   Pemerintah Kab. Kudus

198.   Pemerintah Kab. Pemalang

199.   Pemerintah Kab. Jepara

200.   Pemerintah Kab.. Rembang

201.   Pemerintah Kota Surakarta

202.   Pemerintah Provinsi Jawa Timur

203.   Pemerintah Kab. Gresik

204.   Pemerintah Kab. Mojokerto

205.   Pemerintah Kab. Jombang

206.   Pemerintah Kab. Sampang

207.   Pemerintah Kab. Pamekasan

208.   Pemerintah Kab. Sumenep

209.   Pemerintah Kab. Bangkalan

210.   Pemerintah Kab. Bondow oso

211.   Pemerintah Kab. Situbondo

212.   Pemerintah Kab. Banyuwangi

213.   Pemerintah Kab. Jember

214.   Pemerintah Kab. Pasuruan

215.   Pemerintah Kab. Probolinggo

216.   Pemerintah Kab. Lumajang

217.   Pemerintah Kab. Kediri

218.   Pemerintah Kab. Tulungagung

219.   Pemerintah Kab. Nganjuk

220.   Pemerintah Kab. Trengga lek

221.   Pemerintah Kab. Blitar

222.   Pemerintah Kab. Madiun

223.   Pemerintah Kab. Ngawi

224.   Pemerintah Kab. Magetan

225.   Pemerintah Kab. Ponorogo

226.   Pemerintah Kab. Pacitan

227.   Pemerintah Kab. Bojone goro

228.   Pemerintah Kab. Tuban

229.   Pemerintah Kab. Lamongan

230.   Pemerintah Kota Surabaya

231.   Pemerintah Kota Mojokerto

232.   Pemerintah Kota Malang

233.   Pemerintah Kota Pasuruan

234.   Pemerintah Kota Blitar

235.   Pemerintah Kota Kediri

236.   Pemerintah Kota Madiun

237.   Pemerintah Kota Batu

238.   Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

239.   Pemerintah Kab. Sambas

240.   Pemerintah Kab. Sanggau

241.   Pemerintah Kab. Sintang

242.   Pemerintah Kab. Mempawah

243.   Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

244.   Pemerintah Kab. Ketapang

245.   Pemenintah Kab. Bengkayang

246.   Pemerintah Kab. Landak

247.   Pemerintah Kab. Melawi

248.   Pemerintah Kab. Sekadau

249.   Pemerintah Kab. Kubu Raya

250.   Pemenintah Kab. Kayong Utara

251.   Pemerintah Kota Pontianak

252.   Pemerintah Kota Singkawang

253.   Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

254.   Pemerintah Kab. Kapuas

255.   Pemerintah Kab. Barito Utara

256.   Pemerintah Kab. Barito Selatan

257.   Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur

258.   Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat

259.   Pemer;intah Kab. Pulang Pisau

260.   Pemerintah Kab. Gunung Mas

261.   Pemerintah Kab. Lamandau

262.   Pemerintah Kab. Sukamara

263.   Pemerintah Kab. Katingan

264.   Pemerintah Kab. Seruyan

265.   Pemerintah Kab. Barito Timur

266.   Pemerintah Kota Palangka Raya

267.   Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

268.   Pemerintah Kab. Banjar

269.   Pemenintah Kab. Tanah Laut

270.   Pemerintah Kab. Tapin

271.   Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan

272.   Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah

273.   Pemerintah Kab. Barito Kuala

274.   Pemerintah Kab. Tabalong

275.   Pemerintah Kab. Kotabaru

276.   Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara

277.   Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

278.   Pemerintah Kab. Balangan

279.   Pemerintah Kota Banja rmasin

280.   Pemerinintah Kota Banjarbaru

281.   Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

282.   Pemerintah Kab. Paser

283.   Pemerintah Kab. Berau

284.   Pemerintah Kab. Kutai Barat

285.   Pemerintah Kab. Kutai Timur

286.   Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara

287.   Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

288.   Pemerintah Kota Samarinda

289.   Pemerintah Kota Balikpapan

290.   Pemerintah Kota Bontang

291.   Pemerintah Kab. Minahasa

292.   Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow

293.   Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe

294.   Pemerintah Kab. Minahasa Selatan

295.   Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud

296.   Pemerintah Kab. Minahasa Utara

297.   Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara

298.   Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro

299.   Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara

300.   Pemerintah Kab. Bollaang Mongondow Selatan

301.   Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur

302.   Pemerintah Kota Manado

303.   Pemerintah Kota Bitung

304.   Pemerintah Kab. Gorontalo

305.   Pemerintah Kab. Pohuwato

306.   Pemerintah Kab. Bone Bolango

307.   Pemerintah Kab. Gorontalo Utara

308.   Pemerintah Kota Gorontalo

309.   Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

310.   Pemerintah Kab. Donggala

311.   Pemerintah Kab. Banggai

312.   Pemerintah Kab. Buol

313.   Pemerintah Kab. Morowali

314.   Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan

315.   Pemerintah Kab. Parigi Moutong

316.   Pemerintah Kab. Tojo Una Una

317.   Pemerintah Kab. Sigi

318.   Pemerintah Kab. Banggai Laut

319.   Pemerintah Kab. Morowali Utara

320.   Pemerintah Kota Palu

321.   Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

322.   Pemerintah Kab. Wajo

323.   Pemerintah Kab. Bone

324.   Pemerintah Kab. Tana Toraja

325.   Pemerintah Kab. Luwu

326.   Pemerintah Kab. Bulukumba

327.   Pemerintah Kab. Jeneponto

328.   Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar

329.   Pemerintah Kab. Takalar

330.   Pemerintah Kab. Barru

331.   Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

332.   Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan

333.   Pemerintah Kab. Enrekang

334.   Pemerintah Kab. Luwu Utara

335.   Pemerintah Kab. Luwu Timur

336.   Pemerintah Kab. Toraja Utara

337.   Pemerintah Kota Makassar

338.   Pemerintah Kota Parepare

339.   Pemerintah Kota Palopo

340.   Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara

341.   Pemerintah Kab. Konawe

342.   Pemerintah Kab. Buton

343.   Pemerintah Kab. Muna

344.   Pemerintah Kab. Kolaka

345.   Pemerintah Kab.. Konawe Selatan

346.   Pemerintah Kab. Kolaka Utara

347.   Pemerintah Kab. Bombana

348.   Pemerintah Kab. Walkatobi

349.   Pemerintah Kab. Buton Utara

350.   Pemerintah Kab. Konawe Utara

351.   Pemerintah Kab. Kolaka Timur

352.   Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan

353.   Pemerintah Kab. Buton Tengah

354.   Pemerintah Kab. Muna Barat

355.   Pemerintah Kota Kendari

356.   Pemerintah Kota Baubau

357.   Pemerintah Provinsi Bali

358.   Pemerintah Kab. Buleleng

359.   Pemerintah Kab. Jembrana

360.   Pemerintah Kab. Klungkung

361.   Pemerintah Kab. Gianyar

362.   Pemerintah Kab. Karangasem

363.   Pemerintah Kab. Bangli

364.   Pemerintah Kab. Badung

365.   Pemerintah Provinsi NTB

366.   Pemerintah Kab. Lombok Barat

367.   Pemerintah Kab. Lombok Timur

368.   Pemerintah Kab. Bima

369.   Pemerintah Kab. Sumbawa

370.   Pemerintah Kab. Dompu

371.   Pemerintah Kab. Sumbawa Barat

372.   Pemerintah Kab. Lombok Utara

373.   Pemerintah Kota Mataram

374.   Pemerintah Kota Bima

375.   Pemerintah Provinsi NTT

376.   Pemerintah Kab. Kupang

377.   Pemerintah Kab. Belu

378.   Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara

379.   Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan

380.   Pemerintah Kab. Alar

381.   Pemerintah Kab. Sikka

382.   Pemerintah Kab. Flores Timur

383.   Pemerintah Kab. Ende

384.   Pemerintah Kab. Ngada

385.   Pemerintah Kab. Manggarai

386.   Pemerintah Kab. Sumba Timur

387.   Pemerintah Kab. Sumba Barat

388.   Pemerintah Kab. Lembata

389.   Pemerintah Kab. Rote Ndao

390.   Pemerintah Kab. Manggarai Barat

391.   Pemerintah Kab. Manggarai Timur

392.   Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya

393.   Pemerintah Kab. Nagekeo

394.   Pemerintah Kab. Sumba Tengah

395.   Pemerintah Kab. Sabu Raijua

396.   Pemerintah Kab. Malaka

397.   Pemerintah Kota Kupang

398.   Pemerintah Provinsi Maluku

399.   Pemerintah Kab. Maluku Tengah

400.   Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

401.   Pemerintah Kab. Buru

402.   Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar

403.   Pemerintah Kab. Kepulauan Aru

404.   Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat

405.   Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur

406.   Pemerintah Kab. Buru Selatan

407.   Pemerintah Kab. Maluiku Barat Daya

408.   Pemerintah Kota Ambon

409.   Pemerintah Kota Tual

410.   Pemerintah Provinsi Maluku Utara

411.   Pemerintah Kab. Halmahera Tengah

412.   Pemerintah Kab. Kepulauan Sula

413.   Pemerintah Kab. Halmahera Selatan

414.   Pemerintah Kab. Halmahera Utara

415.   Pemerintah Kab. Halmahera Timur

416.   Pemerintah Kab. Pulau Marotai

417.   Pemerintah Kab. Pulau Taliabu

418.   Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

419.   Pemenintah Kab. Jayapura

420.   Pemerintah Kab. Biak Numfor

421.   Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen

422.   Pemerintah Kab. Sarmi

423.   Pemerintah Kab. Keerom

424.   Pemenintah Kab. Waropen

425.   Pemerintah Kab. Mamberamo Raya

426.   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

427.   Pemenintah Kab. Bintan

428.   Pemerintah Kab. Karimun

429.   Pemerintah Kab. Natuna

430.   Pemerintah Kab. Lingga

431.   Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas

432.   Pemerintah Kota Batam

433.   Pemerintah Kota Tanjungpinang

434.   Pemerintah Kab. Manokwari

435.   Pemerintah Kab. Teluk Bintuni

436.   Pemerintah Kab. Teluk Wondama

437.   Pemerintah Kab. Fak-Fak

438.   Pemerintah Kab. Kaimana

439.   Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak

440.   Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

441.   Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

442.   Pemerintah Kab. Pasangkayu

443.   Pemerintah Kab. Mamasa

444.   Pemerintah Kab. Polewali Mandar

445.   Pemerintah Kab. Majene

446.   Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

447.   Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

448.   Pemerintah Kab. Malinau

449.   Pemerintah Kab. Nunukan

450.   Pemerintah Kab. Tana Tidung

451.   Pemerintah Kota Tarakan

452.   Pemerintah Provinsi Papua Selatan

453.   Pemerintah Kab. Boven Digoel

454.   Pemerintah Kab. Mappi

455.   Pemerintah Kab. Asmat

456.   Pemerintah Provinsi Papua Tengah

457.   Pemerintah Kab. Nabire

458.   Pemerintah Kab. Paniai

459.   Pemerintah Kab. Puncak Jaya

460.   Pemerintah Kab. Mimika

461.   Pemerintah Kab. lntan Jaya

462.   Pemerintah Kab. Deiyai

463.   Pemerintah Kab. Dog.iyai

464.   Pemerintah Kab. Puncak

465.   Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan

466.   Pemerintah Kab. Jayawijaya

467.   Pemerintah Kab. Yahukimo

468.   Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang

469.   Pemerintah Kab. Tolikara

470.   Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah

471.   Pemerintah Kab. Nduga

472.   Pemerintah Kab. Lanny Jaya

473.   Pemerintah Kab. Yalimo

474.   Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

475.   Pemerintah Kab. Sarong

476.   Pemerintah Kab. Sarong Selatan

477.   Pemerintah Kab. Raja Ampat

478.   Pemerintah Kab. Tambrauw

479.   Pemerintah Kota Sarong

Demikian informasi tentang Download Rincian Formasi Lengkap CPNS PPPK Tahun 2024, Semoga ada manfaatnya