Intip Daftar Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang membuka Pendaftaran CPNS 2024 dengan melihat lampiran Undangan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024.
Sebagaimana diketahui
Kemenpan RB telah melayangkan surat Bernomor B/33 59/S.SM.01.00/2024 tentang Undangan
Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.
Dalam Surat Edaran yang
ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Pemerintah (terlampir)
dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS tahun anggaran 2024 di lingkungan
lnstansi Pemerintah, Kemenpan RB bermaksud menyelenggarakan Sosialisasi
Kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 yang akan dilaksana kan pada:
·
Hari/Tanggal: Senin, 29 Juli 2024
·
Waktu: Pukul 10.00 s.d. 11.00 WI 8
·
Tempat: Zoom Meeting (tautan diinformasikan
kemudian)
·
Agenda: 1. Kebijakan Pengadaan PNS Tahun
Angga ran 2024; 2) Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran
2024
Sehubungan dengan hal
tersebut, mohon Saudara dapat mengikuti atau menugaskan pejabat yang membidangi
untuk menghadiri kegiatan sosialisasi dimaksud. Selanjutnya, terlampir kami
sampaikan tata cara/panduan, daftar undangan, dan susunan acara (Lampiran I
s.d. IV)
Daftar Undangan Sosialisasi
Kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 Instansi Pusat:
1.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5.
. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7.
Kementerian Pemuda dan Olahraga
8.
Kementerian Dalam Negeri
9.
Kementerian Luar Negeri
10.
Kementerian Pertahanan
11.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12.
Kementerian Keuangan
13.
Kementerian Pertanian
14.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15.
Kementerian Perhubungan
16.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
17.
Kementerian Kesehatan
18.
Kementerian Agama
19.
Kementerian Ketenagakerjaan
20.
Kementerian Sosial
21.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
23.
Kementerian Komunikasi dan lnformatika
24.
Kementerian Perdagangan
25.
Kementerian Perindustrian
26.
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
27.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28.
Kementerian Sekretar iat Negara
29.
Kejaksaan Agung
30.
Badan lntelij en Negara
31.
Sekretariat Jenderal MPR Rl
32.
Sekretariat Jenderal DPR Rl
33.
Mahkamah Agung
34.
Badan Pemeriksa Keuangan
35.
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan NasionaI
36.
Badan Silber dan Sandi Negara
37.
Badan Kepegawaian Negara
38.
Lembaga Administrasi Negara
39.
Badan Pusat Statistik
40.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona i/Bappenas 41 .Arsip Nasional
Repulbl ik Indonesia
42.
Badan lnformasi Geospasial
43.
Badan Kependudu kan dan KB Nasional
44.
Kementerian lnvestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
45.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
46.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
47.
Perpustakaan Nasional
48.
Badan Pengawas Obat dan Makanan
49.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50.
Badan Narkotika NasionaI
51.
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
53.
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM
54.
Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
55.
Sekretariat Jenderal Komisi Yudis ial
56.
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
57.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
58.
Badan Keamanan Laut
59.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
60.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
61.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
62.
Badan Pengawas Pemilihan Umum
63.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban
64.
Badan Pembinaan ldeologi Pancasila
65.
Badan Karantina Indonesia
66.
Badan Pangan NasionaI
67.
Otorita lbu Kota Nusantara
68.
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
69.
Badan Riset dan lnovasi Nasional
Daftar Undangan Sosialisasi
Kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 Instansi Daerah
1.
Pemenintah Aceh
2.
Peme intah Kab. Aceh Besar
3.
Pemerintah Kab. Pidie
4.
Pemerintah Kab. Aceh Utara
5.
Pemerintah Kab. Aceh Timur
6.
Pemerintah Kab. Aceh Barat
7.
Pemeliintah Kab. Aceh Tenggara
8.
Pemerintah Kab. Simeulue
9.
Pemerintah Kab. B!ireuen
10. Pemeriintah
Kab. Aceh Singkil
11. Pemerintah
Kab. Aceh Barat Daya
12. Pemerintah
Kab. Gaya Lues
13. Pemerintah
Kab. Aceh Tamiang
14. Pemerinta!h
Kab. Nagan Raya
15. Pemerintah
Kab. Pidie Jaya
16. Pemerintah
Kota Sabang
17. Pemerinta!h
Kota Banda Aceh
18. Pemerintah
Kata Lhakseumawe
19. Pemerintah
Kota Subulussalam
20. Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
21. Pemerintah
Kab. Deli Serdang
22. Pemeliintah
Kab. Kara
23. Pemerintah
Kab. Langkat
24. Pemerinta!h
Kab. Simalungun
25. Pemerintah
Kab. Labuhanbatu
26. Pemerintah
Kab. Tapanuli Selatan
27. Pemeliinta!h
Kab. Asahan
28. Pemerintah
Kab. Nias
29. Pemerintah
Kab. Mandailing Natal
30. Pemerintah
Kab. Nias Selatan
31. Pemerintah
Kab. Labuhanbatu Selatan
32. Pemerinta!h
Kab. Labuhanbatu Utara
33. Pemerinta!h
Kab. Nias Barat
34. Pemerintah
Kab. Nias Utara
35. Pemerintah
Kota Medan
36. Pemeliintah
Kota Tebing Tinggi
37. Pemerintah
Kota Binjai
38. Pemerintah
Kota Pematang Siantar
39. Pemerintaih
Kota Sibolga
40. Pemerintah
Kota Padangsidimpuan
41. Pemerintah
Kata Gunungsitoli
42. Pemerintah
Provinsi Riau
43. Pemerintah
Kab. Kampar
44. Pemerintah
Kab. lndragiri Hulu
45. Pemerintah
Kab. lndragiri Hilir
46. Pemerintah
Kab. Pelalawan
47. Pemerintah
Kab. Rokan Hulu
48. Pemerintah
Kab. Rokan Hilir
49. Pemerintah
Kab. Siak
50. Pemerintah
Kab. Kuantan Singingi
51. Pemerintah
Kab. Kepulauan Meranti
52. Pemerintah
Kata Pekanbaru
53. Pemerintah
Kata Dumai
54. Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat
55. Pemerintah
Kab. Agam
56. Pemerintah
Kab. Pasaman
57. Pemerintah
Kab. Limapuluh Kata
58. Pemerintah
Kab. Padang Par,iaman
59. Pemerintah
Kab. Pesisir Selatan
60. Pemerintah
Kab. Tanah Datar
61. Pemerintah
Kab. Sijunjung
62. Pemerintah
Kab. Kep. Mentawai
63. Pemerintah
Kab. Solak Selatan
64. Pemerintah
Kab. Dhanmasraya
65. Pemerintah
Kata Bukittinggi
66. Pemerintah
Kata Sawahlunta
67. Pemerintah
Kata Solak
68. Pemerintah
Kata Padang
69. Pemerintah
Kata Payakumbuh
70. Pemerintah
Kata Pariaman
71. Pemerintah
Kab. Satang Hari
72. Pemerintah
Kab. Tanjung Jabung Barat
73. Pemerintah
Kab. Bungo
74. Pemerintah
Kab. Merangin
75. Pemerintah
Kab. Kerinci
76. Pemerintah
Kab. Sarolangun
77. Pemerintah
Kab. Teba
78. Pemerintah
Kab. Tanjung Jabung Timur
79. Pemerintah
Kata Jambi
80. Pemerintah
Kata Sungai Penuh
81. Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan
82. Pemerintah
Kab. Musi Banyuasin
83. Pemerintah
Kab. Ogan Komering Ulu
84. Pemerintah
Kab. Muara Enim
85. Pemerintah
Kab. Lahat
86. Pemerintah
Kab. Mus.i Rawas
87. Pemerintah
Kab. Ogan Komering llir
88. Pemerintah
Kab. Banyuasin
89. Pemerintah
Kab.. Ogan Komering Ulu Timur
90. Pemerintah
Kab.. Ogan Komering Ulu Selatan
91. Pemerintah
Kab. Ogan llir
92. Pemerintah
Kab. Empat Lawang
93. Pemerintah
Kab. Musi Rawas Utara
94. Pemerintah
Kata Palembang
95. Pemerintah
Kata Pagar Alam
96. Pemerintah
Kata Prabumulih
97. Pemerintah
Kab. Penukal Abab Lematang llir
98. Pemerintah
Provinsi Kep. Bangka Belitung
99. Pemerintah
Kab. Bangka
100. Pemerintah
Kab. Belitung
101. Pemerintah
Kab. Bangka Barat
102. Pemerintah
Kab. Bangka Tengah
103. Pemerintah
Kab. Bangka Selatan
104. Pemerintah
Kab. Belitung Timur
105. Pemerintah
Kata Pangkal Pinang
106. Pemerintah
Provinsi Bengkulu
107. Pemerintah
Kab.. Bengkulu Utara
108. Pemerintah
Kab.. Bengkulu Selatan
109. Pemerintah
Kab. Rejang Lebang
110. Pemerintah
Kab. Kaur
111. Pemerintah
Kab. Seluma
112. Pemerintah
Kab. Mukomuko
113. Pemerintah
Kab. Lebong
114. Pemerintah
Kab. Bengkulu Tengah
115. Pemerintah
Kata Bengkulu
116. Pemerintah
Provinsi Lampung
117. Pemerintah
Kab. Lampung Selatan
118. Pemerintah
Kab. Lampung Tengah
119. Pemerintah
Kab. Lampung Utara
120. Pemerintah
Kab. Tulang Bawang
121. Pemerintah
Kab. Tanggamus
122. Pemerintah
Kab. Way Kanan
123. Pemerintah
Kab. Lampung Timur
124. Pemerintah
Kab. Pesawaran
125. Pemerintah
Kab. Tulang Bawang Barat
126. Pemerintah
Kab. Pringsewu
127. Pemerintah
Kab. Mesuji
128. Pemerintah
Kab. Pesisir Barat
129. Pemerintah
Kata Metro
130. Pemerintah
Kata Bandar Lampung
131. Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
132. Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
133. Pemerintah
Kab. Bogar
134. Pemerintah
Kab. Sulkabumi
135. Pemerintah
Kab. Cianjur
136. Pemerintah
Kab. Karawang
137. Pemerintah
Kab. Purwakarta
138. Pemerintah
Kab. Subang
139. Pemerintah
Kab. Bandung
140. Pemerintah
Kab. Sumedang
141. Pemerintah
Kab. Tanggamus
142. Pemerintah
Kab. Way Kanan
143. Pemerintah
Kab. Lampung Timur
144. Pemerintah
Kab. Pesawaran
145. Pemerintah
Kab. Tulang Bawang Barat
146. Pemerintah
Kab. Pringsewu
147. Pemerintah
Kab. Mesuji
148. Pemerintah
Kab. Pesisir Barat
149. Pemerintah
Kata Metro
150. Pemerintah
Kata Bandar Lampung
151. Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukata Jakarta
152. Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
153. Pemerintah
Kab. Bogar
154. Pemerintah
Kab. Sulkabumi
155. Pemerintah
Kab. Cianjur
156. Pemerintah
Kab. Karawang
157. Pemerintah
Kab. Purwakarta
158. Pemerintah
Kab. Subang
159. Pemerintah
Kab. Bandung
160. Pemerintah
Kab. Sumedang
161. Pemerintah
Kab. Garut
162. Pemerintah
Kab. Tasikmalaya
163. Pemerintah
Kab. Ciamis
164. Pemerintah
Kab. Cirebon
165. Pemerintah
Kab. lndramayu
166. Pemerintah
Kab. Majalengka
167. Pemerintah
Kab. Bandung Barat
168. Pemerintah
Kota Bandung
169. Pemerintah
Kota Bogar
170. Pemerintah
Kota Sukabumi
171. Pemerintah
Kota Cirebon
172. Pemerintah
Kota Depo1k
173. Pemerintah
Kota Cimahi
174. Pemerintah
Kota Tasikmalaya
175. Pemerintah
Kota Banjar
176. Pemerintah
Kab. Serang
177. Pemerintah
Kab. Pandeglang
178. Pemerintah
Kab. Lebak
179. Pemerintah
Kab.. Tangerang
180. Pemerintah
Kota Serang
181. Pemerintah
Daerah D I Yogyakarta
182. Pemerintah
Kab. Bantul
183. Pemerintah
Kab. Sleman
184. Pemerintah
Kab. Gunungkidul
185. Pemerintah
Kab. Kulon Progo
186. Pemerintah
Kota Yogyakarta
187. Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
188. Pemerintah
Kab. Semarang
189. Pemerintah
Kab.. Kendal
190. Pemerintah
Kab.. Demak
191. Pemerintah
Kab. Grobogan
192. Pemerintah
Kab. Pekalongan
193. Pemerintah
Kab. Satang
194. Pemerintah
Kab.. Tegal
195. Pemerintah
Kab. Brebes
196. Pemerintah
Kab. Pati
197. Pemerintah
Kab. Kudus
198. Pemerintah
Kab. Pemalang
199. Pemerintah
Kab. Jepara
200. Pemerintah
Kab.. Rembang
201. Pemerintah
Kota Surakarta
202. Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
203. Pemerintah
Kab. Gresik
204. Pemerintah
Kab. Mojokerto
205. Pemerintah
Kab. Jombang
206. Pemerintah
Kab. Sampang
207. Pemerintah
Kab. Pamekasan
208. Pemerintah
Kab. Sumenep
209. Pemerintah
Kab. Bangkalan
210. Pemerintah
Kab. Bondow oso
211. Pemerintah
Kab. Situbondo
212. Pemerintah
Kab. Banyuwangi
213. Pemerintah
Kab. Jember
214. Pemerintah
Kab. Pasuruan
215. Pemerintah
Kab. Probolinggo
216. Pemerintah
Kab. Lumajang
217. Pemerintah
Kab. Kediri
218. Pemerintah
Kab. Tulungagung
219. Pemerintah
Kab. Nganjuk
220. Pemerintah
Kab. Trengga lek
221. Pemerintah
Kab. Blitar
222. Pemerintah
Kab. Madiun
223. Pemerintah
Kab. Ngawi
224. Pemerintah
Kab. Magetan
225. Pemerintah
Kab. Ponorogo
226. Pemerintah
Kab. Pacitan
227. Pemerintah
Kab. Bojone goro
228. Pemerintah
Kab. Tuban
229. Pemerintah
Kab. Lamongan
230. Pemerintah
Kota Surabaya
231. Pemerintah
Kota Mojokerto
232. Pemerintah
Kota Malang
233. Pemerintah
Kota Pasuruan
234. Pemerintah
Kota Blitar
235. Pemerintah
Kota Kediri
236. Pemerintah
Kota Madiun
237. Pemerintah
Kota Batu
238. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat
239. Pemerintah
Kab. Sambas
240. Pemerintah
Kab. Sanggau
241. Pemerintah
Kab. Sintang
242. Pemerintah
Kab. Mempawah
243. Pemerintah
Kab. Kapuas Hulu
244. Pemerintah
Kab. Ketapang
245. Pemenintah
Kab. Bengkayang
246. Pemerintah
Kab. Landak
247. Pemerintah
Kab. Melawi
248. Pemerintah
Kab. Sekadau
249. Pemerintah
Kab. Kubu Raya
250. Pemenintah
Kab. Kayong Utara
251. Pemerintah
Kota Pontianak
252. Pemerintah
Kota Singkawang
253. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah
254. Pemerintah
Kab. Kapuas
255. Pemerintah
Kab. Barito Utara
256. Pemerintah
Kab. Barito Selatan
257. Pemerintah
Kab. Kotawaringin Timur
258. Pemerintah
Kab. Kotawaringin Barat
259. Pemer;intah
Kab. Pulang Pisau
260. Pemerintah
Kab. Gunung Mas
261. Pemerintah
Kab. Lamandau
262. Pemerintah
Kab. Sukamara
263. Pemerintah
Kab. Katingan
264. Pemerintah
Kab. Seruyan
265. Pemerintah
Kab. Barito Timur
266. Pemerintah
Kota Palangka Raya
267. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan
268. Pemerintah
Kab. Banjar
269. Pemenintah
Kab. Tanah Laut
270. Pemerintah
Kab. Tapin
271. Pemerintah
Kab. Hulu Sungai Selatan
272. Pemerintah
Kab. Hulu Sungai Tengah
273. Pemerintah
Kab. Barito Kuala
274. Pemerintah
Kab. Tabalong
275. Pemerintah
Kab. Kotabaru
276. Pemerintah
Kab. Hulu Sungai Utara
277. Pemerintah
Kab. Tanah Bumbu
278. Pemerintah
Kab. Balangan
279. Pemerintah
Kota Banja rmasin
280. Pemerinintah
Kota Banjarbaru
281. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
282. Pemerintah
Kab. Paser
283. Pemerintah
Kab. Berau
284. Pemerintah
Kab. Kutai Barat
285. Pemerintah
Kab. Kutai Timur
286. Pemerintah
Kab. Penajam Paser Utara
287. Pemerintah
Kab. Mahakam Ulu
288. Pemerintah
Kota Samarinda
289. Pemerintah
Kota Balikpapan
290. Pemerintah
Kota Bontang
291. Pemerintah
Kab. Minahasa
292. Pemerintah
Kab. Bolaang Mongondow
293. Pemerintah
Kab. Kepulauan Sangihe
294. Pemerintah
Kab. Minahasa Selatan
295. Pemerintah
Kab. Kepulauan Talaud
296. Pemerintah
Kab. Minahasa Utara
297. Pemerintah
Kab. Bolaang Mongondow Utara
298. Pemerintah
Kab. Siau Tagulandang Biaro
299. Pemerintah
Kab. Minahasa Tenggara
300. Pemerintah
Kab. Bollaang Mongondow Selatan
301. Pemerintah
Kab. Bolaang Mongondow Timur
302. Pemerintah
Kota Manado
303. Pemerintah
Kota Bitung
304. Pemerintah
Kab. Gorontalo
305. Pemerintah
Kab. Pohuwato
306. Pemerintah
Kab. Bone Bolango
307. Pemerintah
Kab. Gorontalo Utara
308. Pemerintah
Kota Gorontalo
309. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah
310. Pemerintah
Kab. Donggala
311. Pemerintah
Kab. Banggai
312. Pemerintah
Kab. Buol
313. Pemerintah
Kab. Morowali
314. Pemerintah
Kab. Banggai Kepulauan
315. Pemerintah
Kab. Parigi Moutong
316. Pemerintah
Kab. Tojo Una Una
317. Pemerintah
Kab. Sigi
318. Pemerintah
Kab. Banggai Laut
319. Pemerintah
Kab. Morowali Utara
320. Pemerintah
Kota Palu
321. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
322. Pemerintah
Kab. Wajo
323. Pemerintah
Kab. Bone
324. Pemerintah
Kab. Tana Toraja
325. Pemerintah
Kab. Luwu
326. Pemerintah
Kab. Bulukumba
327. Pemerintah
Kab. Jeneponto
328. Pemerintah
Kab. Kepulauan Selayar
329. Pemerintah
Kab. Takalar
330. Pemerintah
Kab. Barru
331. Pemerintah
Kab. Sidenreng Rappang
332. Pemerintah
Kab. Pangkajene dan Kepulauan
333. Pemerintah
Kab. Enrekang
334. Pemerintah
Kab. Luwu Utara
335. Pemerintah
Kab. Luwu Timur
336. Pemerintah
Kab. Toraja Utara
337. Pemerintah
Kota Makassar
338. Pemerintah
Kota Parepare
339. Pemerintah
Kota Palopo
340. Pemerintah
Provinsi SulawesiTenggara
341. Pemerintah
Kab. Konawe
342. Pemerintah
Kab. Buton
343. Pemerintah
Kab. Muna
344. Pemerintah
Kab. Kolaka
345. Pemerintah
Kab.. Konawe Selatan
346. Pemerintah
Kab. Kolaka Utara
347. Pemerintah
Kab. Bombana
348. Pemerintah
Kab. Walkatobi
349. Pemerintah
Kab. Buton Utara
350. Pemerintah
Kab. Konawe Utara
351. Pemerintah
Kab. Kolaka Timur
352. Pemerintah
Kab. Konawe Kepulauan
353. Pemerintah
Kab. Buton Tengah
354. Pemerintah
Kab. Muna Barat
355. Pemerintah
Kota Kendari
356. Pemerintah
Kota Baubau
357. Pemerintah
Provinsi Bali
358. Pemerintah
Kab. Buleleng
359. Pemerintah
Kab. Jembrana
360. Pemerintah
Kab. Klungkung
361. Pemerintah
Kab. Gianyar
362. Pemerintah
Kab. Karangasem
363. Pemerintah
Kab. Bangli
364. Pemerintah
Kab. Badung
365. Pemerintah
Provinsi NTB
366. Pemerintah
Kab. Lombok Barat
367. Pemerintah
Kab. Lombok Timur
368. Pemerintah
Kab. Bima
369. Pemerintah
Kab. Sumbawa
370. Pemerintah
Kab. Dompu
371. Pemerintah
Kab. Sumbawa Barat
372. Pemerintah
Kab. Lombok Utara
373. Pemerintah
Kota Mataram
374. Pemerintah
Kota Bima
375. Pemerintah
Provinsi NTT
376. Pemerintah
Kab. Kupang
377. Pemerintah
Kab. Belu
378. Pemerintah
Kab. Timor Tengah Utara
379. Pemerintah
Kab. Timor Tengah Selatan
380. Pemerintah
Kab. Alar
381. Pemerintah
Kab. Sikka
382. Pemerintah
Kab. Flores Timur
383. Pemerintah
Kab. Ende
384. Pemerintah
Kab. Ngada
385. Pemerintah
Kab. Manggarai
386. Pemerintah
Kab. Sumba Timur
387. Pemerintah
Kab. Sumba Barat
388. Pemerintah
Kab. Lembata
389. Pemerintah
Kab. Rote Ndao
390. Pemerintah
Kab. Manggarai Barat
391. Pemerintah
Kab. Manggarai Timur
392. Pemerintah
Kab. Sumba Barat Daya
393. Pemerintah
Kab. Nagekeo
394. Pemerintah
Kab. Sumba Tengah
395. Pemerintah
Kab. Sabu Raijua
396. Pemerintah
Kab. Malaka
397. Pemerintah
Kota Kupang
398. Pemerintah
Provinsi Maluku
399. Pemerintah
Kab. Maluku Tengah
400. Pemerintah
Kab. Maluku Tenggara
401. Pemerintah
Kab. Buru
402. Pemerintah
Kab. Kepulauan Tanimbar
403. Pemerintah
Kab. Kepulauan Aru
404. Pemerintah
Kab. Seram Bagian Barat
405. Pemerintah
Kab. Seram Bagian Timur
406. Pemerintah
Kab. Buru Selatan
407. Pemerintah
Kab. Maluiku Barat Daya
408. Pemerintah
Kota Ambon
409. Pemerintah
Kota Tual
410. Pemerintah
Provinsi Maluku Utara
411. Pemerintah
Kab. Halmahera Tengah
412. Pemerintah
Kab. Kepulauan Sula
413. Pemerintah
Kab. Halmahera Selatan
414. Pemerintah
Kab. Halmahera Utara
415. Pemerintah
Kab. Halmahera Timur
416. Pemerintah
Kab. Pulau Marotai
417. Pemerintah
Kab. Pulau Taliabu
418. Pemerintah
Kota Tidore Kepulauan
419. Pemenintah
Kab. Jayapura
420. Pemerintah
Kab. Biak Numfor
421. Pemerintah
Kab. Kepulauan Yapen
422. Pemerintah
Kab. Sarmi
423. Pemerintah
Kab. Keerom
424. Pemenintah
Kab. Waropen
425. Pemerintah
Kab. Mamberamo Raya
426. Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau
427. Pemenintah
Kab. Bintan
428. Pemerintah
Kab. Karimun
429. Pemerintah
Kab. Natuna
430. Pemerintah
Kab. Lingga
431. Pemerintah
Kab. Kepulauan Anambas
432. Pemerintah
Kota Batam
433. Pemerintah
Kota Tanjungpinang
434. Pemerintah
Kab. Manokwari
435. Pemerintah
Kab. Teluk Bintuni
436. Pemerintah
Kab. Teluk Wondama
437. Pemerintah
Kab. Fak-Fak
438. Pemerintah
Kab. Kaimana
439. Pemerintah
Kab. Pegunungan Arfak
440. Pemerintah
Kab. Manokwari Selatan
441. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat
442. Pemerintah
Kab. Pasangkayu
443. Pemerintah
Kab. Mamasa
444. Pemerintah
Kab. Polewali Mandar
445. Pemerintah
Kab. Majene
446. Pemerintah
Kab. Mamuju Tengah
447. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara
448. Pemerintah
Kab. Malinau
449. Pemerintah
Kab. Nunukan
450. Pemerintah
Kab. Tana Tidung
451. Pemerintah
Kota Tarakan
452. Pemerintah
Provinsi Papua Selatan
453. Pemerintah
Kab. Boven Digoel
454. Pemerintah
Kab. Mappi
455. Pemerintah
Kab. Asmat
456. Pemerintah
Provinsi Papua Tengah
457. Pemerintah
Kab. Nabire
458. Pemerintah
Kab. Paniai
459. Pemerintah
Kab. Puncak Jaya
460. Pemerintah
Kab. Mimika
461. Pemerintah
Kab. lntan Jaya
462. Pemerintah
Kab. Deiyai
463. Pemerintah
Kab. Dog.iyai
464. Pemerintah
Kab. Puncak
465. Pemerintah
Provinsi Papua Pegunungan
466. Pemerintah
Kab. Jayawijaya
467. Pemerintah
Kab. Yahukimo
468. Pemerintah
Kab. Pegunungan Bintang
469. Pemerintah
Kab. Tolikara
470. Pemerintah
Kab. Mamberamo Tengah
471. Pemerintah
Kab. Nduga
472. Pemerintah
Kab. Lanny Jaya
473. Pemerintah
Kab. Yalimo
474. Pemerintah
Provinsi Papua Barat Daya
475. Pemerintah
Kab. Sarong
476. Pemerintah
Kab. Sarong Selatan
477. Pemerintah
Kab. Raja Ampat
478. Pemerintah
Kab. Tambrauw
479. Pemerintah
Kota Sarong
Demikian informasi tentang Daftar Nama Kementerian Lembaga dan
Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang membuka Pendaftaran CPNS
2024. Semoga ada manfaatnya
Terima kasih atas informasinya
ReplyDeletehttps://pe.feb.unesa.ac.id/
terima kasih atas informasinya https://pe.feb.unesa.ac.id/
ReplyDelete