Pemenuhan Beban Kerja Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024


Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketentuan Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah, ditetapkan dengan pertimbangan: a) bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja   Guru,  Kepala  Sekolah,  dan  Pengawas  Sekolah  belum   dapat memenuhi perkembangan kebutuhan pengaturan   atas penugasan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas   Sekolah sehingga perlu diubah; b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

 

Berikut ini beberapa istilah penjelasan istilah yang terdapat dalam Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah, adalah sebagai berikut:

1. Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama  luar biasa,  sekolah  menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri.

3. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

4. Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.

5. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.

6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

 

Adapun beberapa aturan baru terkait dengan Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah, Pertama dengan tugas guru yakni merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang meliputi: a) Pengkajian          kurikulum          pembelajaran  /pembimbingan/ program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan dan b) pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/ pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

 

Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan merupakan pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran. Adapun ketentuan pelaksanaan  pembelajaran  dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu. Sedangkan pelaksanaan pembimbingan dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.

 

Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun pelaksanaan kegiatan membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.

 

Kedua terkait tugas tambaha. Dijelaskan dalam Permendikbud ritsek Nomor 25 Tahun 2024, bahwa Tugas  tambahan  yang  melekat  pada  pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi:

a. wakil kepala satuan pendidikan;

b. ketua program keahlian satuan pendidikan;

c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;

d. kepala       laboratorium,       bengkel,       atau pembelajaran industri satuan pendidikan;

e. pembimbing  khusus  pada  satuan  pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau

f. tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam  huruf  a  sampai  dengan  huruf  e  yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

 

Beberapa ketentuan lain tentang tugas tambahan guru yang diperhitungan sebagai beban kerja guru di dapodik adalah sebagai berikut:

1) Tugas tambahan pada hurup a sampai dengan d dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

2) Tugas tambahan pada huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya dan/atau diluar satuan administrasi pangkalnya.

 

3) Tugas tamahan huruf   a   sampai   dengan   huruf   d diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan.

4) Tugas tambahan huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan.

5)  Tugas tambahan lain yang dapat diekuivalensikan sebagai beban kerja guru adalah:

a. wali kelas;

b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);

c. pembina ekstrakurikuler;

d. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;

e. Guru piket;

f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);

g. tim kerja pengelolaan kinerja guru;

h. pengurus organisasi profesi Guru;

i. tutor;

j. koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau

k. tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Tugas tambahan lain pada huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

7) Tugas tambahan lain dapat dihitung sebagai pemenuhan jam Tatap Muka.

8) Tugas tambahan lain dapat  diekuivalensikan  secara  kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.

9) Pelaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain oleh Guru Bimbingan dan Konseling  dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun.

10) Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Menteri.

11) Guru yang mendapat tugas tambahan lain wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling pada satuan administrasi pangkalnya.

12) Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran minilam 18 (delapan belas) jam Tatap Muka per minggu, Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Guru mata pelajaran melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka   per   minggu   pada   satuan   administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas.

 

Ketiga, Ketenntuan tentang Pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dikecualikan bagi: a) Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24  (dua  puluh  empat)  jam  Tatap  Muka  per minggu, berdasarkan struktur kurikulum; b) Guru pendidikan khusus; c) Guru pendidikan layanan khusus; dan d) Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

 

Selain itu, Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 (lima) rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan Konseling dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar.

 

Adapun Ketentuan baru tentang beban Kerja Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud ritsek Nomor 25 Tahun 2024, dinyatakan bahwa Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas: a) manajerial; b) pengembangan kewirausahaan; dan c) supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

 

Beban kerja Kepala Sekolah ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif. Rincian ekuivalensi beban kerja kepala sekolah ditetapkan oleh Menteri.

 

Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.

 

Lalu bagaimana Beban Kerja Pengawas Sekolah berdasarkan Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024 ?  Beban Kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan.

 

Selain melaksanakan pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional, Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.  Rincian ekuivalensi beban kerja pengawas sekolah ditetapkan oleh Menteri.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca Permendikbud ritsek Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketentuan Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah. LINK DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 25 TAHUN 2025 PDF

 

Demikian informasi tentang Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketentuan Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah. Semoga ada manfaatnya

 



= Baca Juga =




No comments

Post a Comment

Silahkan Berikan Saran

Info Kurikulum Merdeka

Info Kurikulum Merdeka
Info Kurikulum Merdeka

Search This Blog

Social Media

Facebook  Twitter  Instagram  Google News   Telegram  

Popular Posts



































    Free site counter


































    Free site counter