Juknis TPG Guru Kemendikdasmen Tahun 2025

Juknis Pencairan TPG Guru Kemendikdasmen Tahun 2025, Pencairan Tunjangan Dasus dan Pencairan Tamsil Guru Tahun 2025 diatur dalam Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis TPG Guru ASN Daerah, Tunjangan Dasus dan Tambahan Penghasilan Tahun 2025

 

Peraturan tentang Juknis Pencairan TPG Guru Tahun 2025, Pencairan Tunjangan Dasus dan Pencairan Tamsil Guru Tahun 2025 ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlu melakukan penyesuaian petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah;

 

Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis Pencairan TPG Guru Tahun 2025, Pencairan Tunjangan Dasus dan Pencairan Tamsil Guru Tahun 2025  ini merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

 

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi a) Petunjuk Teknis (Juknis) Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025; b) Petunjuk Teknis (Juknis) Tunjangan Khusus (Daerah Khusus) Tahun 2025; dan c) Petunjuk Teknis (Juknis) Tambahan Penghasilan Tahun 2025

 

TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)

Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Tunjangan Profesi (TPG), Tunjangan Khusus (Dasus), Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, bahwa Guru ASND diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan. Guru ASND yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki Sertifikat Pendidik; b) memiliki status sebagai Guru ASND di bawah binaan Kementerian; c) mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik; d) memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian; e) melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar; f) mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; g) memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.

 

Persyaratan sebagaimana dimaksud hurup (e) kecuali bagi Guru ASND yang ditugaskan sebagai kepala sekolah; Persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g dikecualikan bagi: a) Guru ASND yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan/atau b) Guru ASND yang mengikuti program pertukaran Guru ASN, kemitraan, dan/atau magang yang mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

 

Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima tunjangan. Tunjangan Profesi diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pemberian Tunjangan Profesi disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sesuai kebijakan Kementerian. Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Tunjangan Profesi dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi. Tahapan penyaluran Tunjangan Profesi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

 

TUNJANGAN KHUSUS (DASUS)

Guru ASND yang ditugaskan di daerah khusus diberikan Tunjangan Khusus setiap bulan. Daerah khusus merupakan daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

 

Guru ASND yang menerima Tunjangan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki status sebagai Guru ASND di bawah pembinaan Kementerian; b) memiliki NUPTK; c) mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik; d) melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar; dan e) memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Tunjangan Khusus diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima tunjangan. Tunjangan Khusus diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pemberian Tunjangan Khusus disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sesuai kebijakan Kementerian. Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penyaluran Tunjangan Khusus dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Khusus. Tahapan penyaluran Tunjangan Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

 

TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL)

Guru ASND diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan. Guru ASND yang menerima Tambahan Penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki status sebagai Guru ASND di bawah pembinaan Kementerian; b) memiliki NUPTK; c) belum memiliki Sertifikat Pendidik; d) memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata satu (S-1) atau Diploma IV (D-IV); e) terdaftar aktif pada Dapodik; f) mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik; g) melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan; dan h) memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ketentuan persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf h dikecualikan bagi:

a. Guru ASND yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan/atau

b. Guru ASND yang mengikuti program pertukaran Guru, kemitraan, dan/atau magang yang mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

 

Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima Tambahan Penghasilan. Tambahan Penghasilan diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Pemberian Tambahan Penghasilan disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sesuai kebijakan Kementerian. Penyaluran Tambahan Penghasilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Tambahan Penghasilan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan. Tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

 

Alokasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASND ditetapkan setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan dihentikan karena:

a. cuti di luar tanggungan negara;

b. meninggal dunia;

c. mencapai batas usia pensiun;

d. cuti sakit melebihi dari 6 (enam) bulan;

e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

g. mendapat tugas belajar; dan/atau

h. tidak lagi menduduki jabatan fungsional Guru ASND.

 

Penghentian pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru ASND yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan pada bulan berikutnya.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Tunjangan Profesi (TPG), Tunjangan Khusus (Dasus), Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah

 

Link download Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis Pencairan TPG Guru Tahun 2025, Pencairan Tunjangan Dasus dan Pencairan TamsilGuru Tahun 2025

 

Demikian informasi tentang Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis Pencairan TPG Guru Kemendikdasmen Tahun 2025, Pencairan Tunjangan Dasus dan Pencairan Tamsil Guru Tahun 2025  Semoga ada manfaatnya.

 

= Baca Juga =

• Edaran Perpanjangan Sertifikat Akreditasi PKBM dan PAUD Tahun 2025
• Perpres Nomor 18 Tahun 2025 Tentang TUKIN Pegawai Kemendikdasmen
• Validasi Rekening Sertifikasi Pengawas Sekolah di SIMTENDIK
• Delapan Dimensi Profil Lulusan Peserta Didik
• Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2025 Tentang JF Analis Hak Asasi Manusia
• Juknis Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Tahun 2025
• SK Ketua BAN PDM Tentang Penetapan Akreditasi Sementara Sasaran Akreditasi Pertama Tahun 2025
• InMendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029
• Jadwal UKOM Kenaikan Jenjang Jabatan Guru Pengawas dan Penilik Tahun 2025
• INPRES Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
• Perpres Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tukin Pegawai Kemdiktisaintek
• Kemendikdasmen Bubarkan BGP dan BBGP
• Inpres Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran
• Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri Tahun 2025
• Niat, Tata Cara dan Bacaan Shalat Idul Fitri
• Rekrutmen Tenaga Kesehatan RUSD Labuan dan RUSD Cilograng Tahun 2025
• Juknis PPG DALJAB Kemenag - Kepsekjen Kemenag Nomor 15 Tahun 2025
• Mendikdasmen Resmi Bubarkan Program Sekolah Penggerak
• Dinas Kesehatan Banten Buka Penerimaan Tenaga Kesehatan Sebanyak 710 Nakes
• Jadwal Penerapan One Way dan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2025
• SE BKN tentang Percepatan Penetapan NIP CPNS PPPK Formasi Tahun 2024
• Pengangkatan CPNS Formasi 2024 Paling Lambat Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025
• Juknis TPG Guru Kepala dan Pengawas Madrasah Tahun 2025
• Juknis BOP RA dan BOS Madrasah Tahun 2025
• SE Menpan tentang WFA tanggal 24 – 27 Maret 2025